Macron, Starmer ingin Biden setujui rudal Storm Shadow

id konflik rusia ukraina,biden,macron,starmer,rudal storm shadow,serangan rudal ke wilayah rusia

Macron, Starmer ingin Biden setujui rudal Storm Shadow

Arsip foto - Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba di lokasi KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11/2022). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Moskow (ANTARA) - Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden Prancis Emmanuel Macron berencana bertemu pada Senin untuk membahas apakah Presiden AS Joe Biden dapat dibujuk untuk mengizinkan Ukraina menggunakan rudal Storm Shadow menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia.

Macron dan Starmer ingin mendorong Biden sebelum Presiden AS itu meninggalkan jabatannya, lapor media Telegraph dengan mengutip sejumlah sumber di London.

Starmer dan Macron diperkirakan akan melakukan "upaya terakhir" untuk membujuk Biden serta sekaligus melawan upaya Presiden terpilih AS Donald Trump, yang telah berjanji untuk mengurangi dukungan terhadap Kiev, kata surat kabar itu dalam laporan yang diterbitkan pada Minggu (10/11).

Selama kampanye pemilihannya, Trump telah berjanji akan dapat mencapai resolusi konflik Ukraina melalui negosiasi, dan berulang kali mengklaim bahwa ia dapat menyelesaikannya hanya dalam satu hari.

Para pejabat Rusia percaya bahwa masalah ini terlalu rumit untuk diselesaikan dengan cara yang sederhana.

Trump juga sering mengkritik kebijakan AS mengenai konflik Ukraina dan mengkritik Zelenskyy secara pribadi, menyebutnya sebagai "penjual terhebat" yang setiap kunjungannya menghasilkan paket bantuan bernilai miliaran dolar dari AS.

Sebelumnya, Tim Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan untuk menghentikan konflik Ukraina serta memasok senjata bila Kiev menolak untuk bergabung dengan NATO selama sedikitnya 20 tahun, lapor surat kabar Wall Street Journal (WSJ), Kamis (7/11).

Baca juga: Pakar nilai potensi Trump menang besar karena ada kepenatan terhadap Biden

Surat kabar tersebut dengan mengutip sumber anonim melaporkan bahwa gagasan ini juga mencakup pembentukan zona demiliterisasi dengan panjang sekitar 1300 kilometer, tetapi masih belum jelas siapa yang akan mengawasi wilayah tersebut.

"Pasukan penjaga perdamaian" yang akan mengawasi wilayah itu tidak akan melibatkan pasukan AS, atau berasal dari badan internasional yang didanai AS, seperti PBB, tambah laporan itu.

Baca juga: Warga Amerika desak pemerintahan Biden hentikan perang Israel

Seorang penasihat Trump juga mengatakan, seperti dikutip WSJ, bahwa Eropa harus menjaga perdamaian di Ukraina. Namun, pemimpin AS tersebut belum menyetujui satu pun dari rencana tersebut.

Sumber: Sputnik-OANA