"Itu semua hak prerogatif gubernur. Tidak ada yang bisa membatasi," kata Lalu Abdul Hadi Faishal, salah satu pengurus BPPD Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Jumat.
Meski akan diganti, dia tidak keberatan sama sekali. Bahkan dia menerima dengan lapang dada keputusan Gubernur NTB.
"Apapun itu kami tetap menghormati langkah yang diambil gubernur. Karena kami yakin tujuannya untuk memaksimalkan peran pariwisata dalam mem`back-up` peningkatan perekonomian daerah. Jadi tidak ada masalah," katanya.
Mantan anggota DPRD NTB ini, yakin gubernur memahami aturan tentang BPPD. Mekanisme penentuan pengurus, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
Sikap berbeda disampaikan, Fauzan Zakaria yang saat ini tercatat sebagai Ketua BPPD NTB. Dia justru merasa langkah gubernur bagian dari tindak lanjut laporannya terkait kepengurusan BPPD yang butuh dirombak.
Ketua Asosiasi Pariwisata Islam Indonesia (APII) NTB ini, berkeyakinan?akan tetap berada dalam kepengurusan BPPD yang baru.
"Sudah pernah saya laporkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Selain karena pindah, banyak UPK BPPD yang sudah menyatakan mengundurkan diri dan ada yang ditinjau ulang oleh asosiasi pariwisata yang diwakilinya. Karena itu, langkah merombak kepengurusan BPPD oleh gubernur sudah sangat tepat," tegasnya.
Menurut dia, jika tidak dilakukan perombakan, maka secara organisasi BPPD NTB tidak bisa mengambil keputusan apapun khususnya terkait pariwisata yang saat ini sedang diangkat pascagempa.
"Kita tunggu saja langkah dan kebijakan gubernur. Insyaa Allah gubernur sudah memiliki kajian yang tepat terkait BPPD," katanya.
Sebelumnya, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah memastikan akan merombak total seluruh pengurus BPPD NTB. Hal itu dilakukan untuk mengakhiri polemik kepengurusan yang selama ini terus terjadi.
"Pokoknya semuanya saya ganti. Per 1 Januari sudah mulai berlaku pengurus yang baru," tegasnya.
Gubernur mengaku telah mengantongi nama-nama pengurus yang baru. Namun siapa nama-nama pengurus tersebut, masih ditutup rapat-rapat.
Satu hal yang pasti, pengurus baru nantinya tidak akan ada lagi nama-nama pengurus lama. Termasuk Fauzan Zakaria tentunya.
Para pengurus baru tersebut, merupakan perwakilan asosiasi. Semuanya telah dipanggil Gubernur.
"Sudah sejak lama saya melihat tidak ada kekompakan di BPPD ini. Padahal, kepengurusan BPPD kolektif kolegial yang berasal dari utusan asosiasi. Tetapi di internal asosiasi saja, seperti PHRI masih terjadi dualisme kepemimpinan, begitu juga dengan asosiasi lain. Meski saya sadari kepengurusan BPPD ini tidak semuanya ditentukan gubernur," katanya.
Gubernur membantah selama ini tidak bertindak cepat, bukan berarti tidak memperhatikan masalah BPPD. Namun menurutnya, persoalan BPPD tidak perlu terlalu dilebih-lebihkan.
"Tapi tolong karena urusan BPPD ini juga tidak penting-penting banget. Jangan dibuat berlebihan, kita buat santai saja," katanya.
Pewarta : Nur Imansyah
Editor:
Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2026
