Mataram, (Antaranews NTB)- Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada 2019 akan melakukan uji narkoba melalui tes urine secara masif terhadap semua pegawai negeri sipil di daerah ini.
"Hal itu sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 6 tahun 2018, sekaligus rencana aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)," kata Kepala BNNK Mataram H Nur Rachmat di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan, untuk melaksanakan tes urine bagi kalangan PNS se-Kota Mataram tersebut, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah kota terkait ketersediaan anggaran.
Pasalnya, saat ini pihak BNNK Mataram tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan tes urine secara masif terhadap sekitar 5.000 lebih PNS Mataram sesuai instruksi Presiden.
"Kita bisa pahami, untuk saat ini mungkin pemerintah kota belum bisa memberikan anggaran langsung, akan tetapi diharapkan anggaran bisa dialokasikan melalui APBD perubahan 2019," katanya.
Sementara, untuk saat ini, BNNK akan melakukan tahapan sosialisasi dan apabila ada ASN/PNS di organisasi perangkat daerah (OPD) terindikasi menyalahgunakan narkoba, bisa dilakukan tes urine lebih awal.
"Artinya, kami siap apabila ada OPD yang ingin melaksanakan uji narkoba terhadap pegawainya lebih cepat dari kegiatan tes urine masif yang kita rencanakan," katanya.
Namun demikian, katanya, kegiatan tes urine bagi kalangan PNS secara masif itu bukan karena banyak PNS terindikasi mwnyalahgunakan narkoba, tetapi sebagai upaya antisipasi dan pembinaan terhadap PNS.
"Oknum selalu ada, karena itu kita harus mampu memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa PNS Mataram bersih dari penyalahgunaan narkoba sehingga bisa menjadi contoh bagi masyarakat," katanya.
Nur Rachmat menambahkan, adanya larangan dari kepala daerah agar PNS tidak berkeliaran pada malam hari ke tempat-tempat hiburan, apalagi pergi ke kafe, dinilai cukup efektif mencegah PNS terlibat penyalahgunaan narkoba.
"Karena itu, dari hasil kegiatan tes urine PNS Mataram selama saya menjabat Kepala BNNK Mataram, belum ada temuan PNS yang positif narkoba. Yang pernah ada kami temukan non-PNS," ujar Rachmat yang enggan menyebut asal dan inisial pegawai non-PNS tersebut.
