Mataram (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen Perkim) Fahri Hamzah menegaskan program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun tidak mengambil lahan-lahan produktif pertanian, karena bisa mengganggu produksi pangan nasional.
"Presiden Prabowo sudah mengeluarkan instruksi dan perintah tidak boleh ada lagi yang membangun di sawah," ujarnya saat melakukan rapat koordinasi desain penataan perumahan dan permukiman, di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat.
Fahri mengingatkan tentang kebutuhan pangan yang meningkat secara global seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, sehingga memerlukan lahan pertanian yang luas untuk memenuhi kebutuhan pangan.
Baca juga: Wamen: Qatar dukungan bangun rumah di Indonesia hingga 6 juta hunian
Hal itulah yang menjadi alasan pemerintah pusat membuka lahan untuk food estate, agar kebutuhan pangan penduduk Indonesia yang mencapai 277 juta jiwa bisa terpenuhi secara mandiri tanpa mengimpor dari luar negeri.
Menurutnya, proyek pembangunan perumahan yang tidak mengambil lahan produktif tidak akan mengurangi jatah makan penduduk.
"Sawah luar biasa karena memberikan kita keindahan, hawa yang segar, pemandangan yang baik, biarkan itu tetap menjadi sawah," kata Fahri.
Dia mencontohkan situasi yang kini terjadi di NTB. Provinsi itu awalnya dikenal sebagai Bumi Gora yang selalu swasembada pangan, namun pembangunan perumahan dan gedung-gedung yang dilakukan di persawahan dapat mengganggu keberhasilan swasembada pangan yang selama ini selalu diraih NTB.
"Rumah cari yang kreatif bikin rumah susun tinggal di tempat yang tidak harus menggunakan lahan sawah. Itu visi kami ke depan dalam pembangunan perumahan," kata Fahri pula.
Baca juga: Pembangunan 1 juta hunian akan pakai lahan BUMN dan DJKN
Baca juga: Indonesia dan Qatar teken MoU pendanaan 1 juta hunian
Baca juga: Tanah sitaan korupsi untuk bangun perumahan MBR, perintah Prabowo
Baca juga: Perlu kemudahan akses perumahan MBR dalam program 3 juta rumah