Sebanyak 302 SPPG di NTB ditutup sementara

Mataram (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan memberhentikan operasional sementara 302 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nusa Tenggara Barat.

Ketua Satgas MBG NTB Fathul Gani membenarkan informasi pemberhentian operasional sementara 302 SPPG di NTB itu oleh BGN.

"Ya, benar. Totalnya ada 302 SPPG yang ditutup sementara operasional-nya," ujar dia dihubungi melalui telepon di Mataram, Selasa malam.

Ia mengatakan keputusan pemberhentian operasional sementara 302 SPPG tersebut tertuang dalam surat BGN Nomor 1218/D.TWS/03/2026 tertanggal 31 Maret 2026 yang ditandatangani Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN Rudi Setiawan di Jakarta.

Baca juga: BGN berikan sanksi 1.251 SPPG langgar SOP

Alasan pemberhentian operasional sementara SPPG itu, ujarnya, lantaran dua hal, yakni SPPG belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan belum memiliki Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) sesuai standar yang ditetapkan.

"Mempertimbangkan risiko yang dapat ditimbulkan terhadap kualitas produksi, mutu gizi, dan keamanan pangan, maka BGN memutuskan menutup sementara operasional SPPG," kata Asisten I Sekda Provinsi NTB tersebut.

Sebelum memutuskan menutup sementara operasional SPPG tersebut, kata dia, BGN telah memperingatkan agar SPPG segera melengkapi SLHS dan IPAL.

Baca juga: Evaluasi MBG, Prabowo hentikan sementara 1.000 dapur SPPG

Namun, rupanya peringatan dari BGN tersebut tidak diindahkan, sehingga akhirnya BGN memutuskan untuk menutup sementara SPPG tersebut.

"SPPG yang ditutup sementara ini tersebar di seluruh wilayah NTB," ujarnya.

Fathul Gani menambahkan meski penutupan operasional SPPG tersebut bersifat sementara. BGN masih memberikan waktu bagi para mitra SPPG untuk segera mengurus dan melengkapi SLHS serta IPAL.

"Pencabutan status pemberhentian operasional sementara hanya dapat dilakukan setelah SPPG menyerahkan bukti perbaikan dan dokumen pendukung yang sah. Selama itu belum bisa dipenuhi maka penutupan sementara tetap diberlakukan," kata dia.

Baca juga: BGN sidak dapur MBG di Lombok Tengah, banyak fasilitas tak sesuai standar

Ia berharap, para mitra SPPG tidak main-main dan segera memperhatikan hal itu, mengingat program MBG bukan sekadar distribusi makanan, tetapi menyangkut kebutuhan dasar anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa.

Ia juga berharap, kabupaten/kota juga memperhatikan persoalan ini.

"Kita harap ini menjadi perhatian bersama, terutama dalam aspek keamanan pangan dan kualitas layanan kepada penerima manfaat MBG," katanya.