Mataram (ANTARA) - Asosiasi Manajer Umum Hotel Indonesia (IHGMA) Nusa Tenggara Barat menyebutkan kebijakan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga mempengaruhi okupansi hotel di daerah itu.
Ketua IHGMA Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Kusnawan mengatakan kunjungan tamu yang sepi berpotensi mempengaruhi pendapatan asli daerah.
"Sektor pariwisata NTB bisa terkena dampak serius. Selain penurunan pendapatan asli daerah, kami khawatir perputaran ekonomi yang terhambat menyebabkan terjadinya utang yang tidak terbayar di bank," ujar Kusnawan di Mataram, Senin.
Ia mengungkapkan bila kebijakan efisiensi itu terus berlanjut maka perhotelan yang menggantungkan hidup dari agenda MICE yang berkaitan dengan pertemuan, konferensi, atau pameran dapat kesulitan dalam menjaga tingkat okupansi.
Hal itu mengurangi perputaran ekonomi daerah. Bahkan, dampak lebih buruk menyebabkan pemutusan hubungan kerja untuk menyesuaikan dengan penurunan pendapatan.
Kebijakan pemangkasan anggaran tidak hanya berdampak langsung pada hotel, tetapi juga pada pihak ketiga yang terlibat dalam mendukung kegiatan di hotel, seperti vendor dan penyedia layanan lainnya.
Beberapa di antaranya adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terhubung dengan industri perhotelan.
Baca juga: Dampak efisiensi, Hotel di NTB terancam sepi dan PAD anjlok
Ketua Bidang Hukum, HAM, Advokasi dan Perizinan IHGMA NTB Mukharom mengungkapkan bahwa pasar MICE sangat penting bagi hotel-hotel di Kota Mataram.
Pada 2023, pasar MICE memberikan kontribusi sekitar 37 persen terhadap pendapatan hotel dan meningkat hampir mencapai 50 persen pada 2024.
Penurunan anggaran untuk kegiatan MICE, menurut Mukharom, dapat sangat merugikan hotel-hotel di Mataram dan kawasan wisata lainnya, termasuk Senggigi di Kabupaten Lombok Barat.
Samsul Bahri, perwakilan pengelola hotel di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah menambahkan bahwa kebijakan efisiensi berpotensi menghambat pencapaian target pasar yang telah direncanakan mengingat sektor pariwisata menjadi salah satu pilar utama ekonomi NTB.
Baca juga: MPR minta kelembagaan sektor pendidikan tingkatkan efektivitas kerja
"Pengetatan anggaran itu bisa mempengaruhi pertumbuhan sektor pariwisata yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah," kata Samsul.
IHGMA NTB meminta Kementerian Pariwisata untuk memberikan solusi dan mempertimbangkan kembali kebijakan pemangkasan anggaran MICE.
Mereka berharap Presiden Prabowo Subianto meninjau kembali kebijakan tersebut agar tidak menambah beban sektor pariwisata yang sudah mulai pulih pascapandemi COVID-19.
