Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan tiga kebijakan untuk memperkuat utilitas atau daya saing industri pengolahan kelapa karena sektor ini tengah menghadapi masalah pasokan bahan baku yang menyebabkan turunnya produktivitas.
Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika di Jakarta, Minggu menyampaikan tiga usulan tata kelola tersebut, yakni penerapan pungutan (moratorium) ekspor kelapa bulat, penetapan standar harga bahan baku yang menguntungkan bagi petani dan pengusaha industri, serta pemberian manfaat moratorium yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) ke petani.
"Kebijakan tata kelola kelapa harus segera ditetapkan, mengingat kelangkaan bahan baku telah berdampak pada keberlangsungan aktivitas industri dan pengurangan tenaga kerja," katanya.
Dia menyampaikan pihaknya mengusulkan penerapan kebijakan moratorium ekspor kelapa bulat sebagai solusi jangka pendek, yakni dalam kurun waktu 3 - 6 bulan guna menstabilkan pasokan domestik.
Sementara penetapan standar harga bahan baku untuk sektor pengolahan kelapa ditujukan sebagai langkah menormalisasi harga kelapa. Menurut dia, untuk pengembalian dana pungutan ekspor yang dikelola BPDP, semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang bisa diberikan dalam beberapa bentuk.
Baca juga: BRI siap mendukung pertumbuhan manufaktur lewat layanan perbankan
"Bentuk pengembaliannya dalam bentuk program peningkatan produktivitas tanaman kelapa, penguatan kegiatan usaha tani, pemberdayaan usaha pengolahan kelapa rakyat, dan pengembangan ekosistem industri pengolahan kelapa terpadu,” kata dia.
Baca juga: Wamenperin sebut penguatan kawasan industri pacu ekonomi delapan persen
Putu mengatakan Kemenperin mengajak semua pihak terkait untuk bersinergi dalam mengimplementasikan kebijakan yang memberikan manfaat bagi pelaku industri, petani dan tenaga kerja sektor perindustrian.
Pihaknya juga memastikan akan terus berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk menjamin pelaksanaan kebijakan yang cepat, dan efektif demi kemajuan perekonomian.
