Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan, dengan memperkuat daya saing kawasan industri domestik, akan secara langsung mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 8 persen sesuai Astacita Presiden Prabowo.
Dirinya di Jakarta, Kamis mengatakan, hal ini karena sektor industri pengolahan nonmigas (manufaktur) tetap menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Tahun 2024 misalnya, manufaktur masih menjadi penyumbang PDB nasional terbesar, yaitu 17,16 persen dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,75 persen, serta memberikan penerimaan pajak tertinggi hingga mencapai angka 25,84 persen.
Oleh karena itu dengan memperkuat daya saing kawasan industri, menurutnya bisa meningkatkan kontribusi manufaktur domestik terhadap rasio PDB, sehingga turut membawa keluar Indonesia dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).
"Saat ini, kita memiliki 168 kawasan industri yang beroperasi. Kita perlu memastikan daya saing dan investasi terus meningkat agar dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029," katanya.
Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy menyatakan, pihaknya sudah menyiapkan kebijakan strategis untuk memperkuat daya saing kawasan industri.
Sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, strategi itu akan memenuhi peningkatan nilai PDB industri pengolahan nonmigas pada tahun 2029 hingga menyentuh 8,59 persen.
Baca juga: Industri hulu migas gerakkan ekonomi masyarakat sekitar
"Lima tahun ke depan, kawasan industri akan menjadi pusat pertumbuhan baru yang terintegrasi dengan industri prioritas berbasis hilirisasi dan teknologi tinggi," kata dia.
Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar menyatakan, guna mengakselerasi terwujudnya kawasan industri yang berdaya saing, diperlukan kemitraan kuat antara pemerintah, pengusaha manufaktur, dan sektor keuangan.
Baca juga: Gubernur Iqbal dorong pengembangan SMK di NTB selaras dengan kebutuhan industri
Dikatakannya, kawasan industri sebagai rumah bagi industri manufaktur membutuhkan kepastian hukum berupa reformasi regulasi dan birokrasi, pembangunan infrastruktur di wilayah, kebijakan yang mendukung tenaga kerja terampil melalui pendidikan vokasi di kawasan industri, keamanan dan ketertiban industri yang mempengaruhi iklim investasi, serta insentif fiskal dan insentif nonfiskal.
