Gubernur NTB Iqbal bertemu AHY bahas jalan Lembar-Kayangan

id NTB,Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal,Menko AHY,Port to Port,Jalan Bypass Pelabuhan Lembar-Kayangan,lembur

Gubernur NTB Iqbal bertemu AHY bahas jalan Lembar-Kayangan

Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, bertemu Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Jakarta. ANTARA/Pemprov NTB.

Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal bertemu Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) guna membahas sejumlah pembangunan strategis di wilayah setempat, salah satunya jalur transportasi dari Pelabuhan Lembar ke Pelabuhan Kayangan atau port to port.

"Di antara yang saya bahas dengan Pak Menteri, jalan port to port yang paling efisien untuk memperlancar arus penumpang dan logistik," kata Lalu Muhamad Iqbal melalui keterangan pers diterima di Mataram, Kamis.

Ia mengatakan jalan port to port ini dibutuhkan untuk pengembangan kawasan. Sebab, akses jalur transportasi menjadi salah satu yang kerap dikeluhkan.

"Perlu ada jalur alternatif yang kemudian membuat arus logistik dan penumpang lebih cepat dan murah," terangnya.

Baca juga: NTB menyuarakan kembali pembangunan Jalan Bypass Lembar-Kayangan

Hal lain, sambung Gubernur Iqbal, yakni membahas rencana pengembangan jalur logistik laut yang lebih murah.

"Jalur laut ini berbasis barge-container atau bulk. Saat kami di NTB akan mulai kajian bersama Institut Sepuluh November Surabaya," terangnya.

Lebih lanjut, kepada Menko AHY, ia juga mengupayakan memasukkan NTB dalam daftar daerah yang mendapatkan prioritas untuk pengolahan sampah menjadi energi di dalam Perpres 35 tahun 2018. Di dalamnya mengatur mengenai harga beli listrik PLN dan subsidi dari pemerintah terkait tipping fee sampah.

"Sesuai dengan kewenangan beliau, kami minta dukungan. Karena saya tahu beliau memberikan perhatian khusus kepada NTB," katanya.

Baca juga: BPJN : Pengerjaan Jalan Lembar-Pelabuhan Gili Mas Lombok 95 persen

Sementara itu Menko AHY menyambut positif pemikiran inovatif dari Gubernur NTB. Ia pun berjanji akan memberikan atensi khusus terkait hal tersebut.

"Karena banyak persoalan di Indonesia yang butuh solusi yang out of the box, khususnya terkait dengan konektivitas dan arus logistik," katanya.

Perpres 35 tahun 2018 terkait daerah yang mendapat dukungan pusat dalam pengolahan sampah hanya ada 12 yaitu Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang, dan Manado.

Baca juga: Pemerintah Pusat mulai perbaiki jalan Lembar-Sekotong di Lombok Barat
Baca juga: Pembangunan jalan pintas Lembar-Kayangan tunggu studi kelayakan

Pewarta :
Editor: Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.