Mataram (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar meminta pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat untuk mempercepat pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Kami berharap dari target 400 SPPG yang didirikan di NTB, paling tidak di 2025 bisa segera direalisasikan," kata Muazzim Akbar saat rapat dengar pendapat antara Komisi IX DPR RI yang dipimpin Ketua Rombongan Komisi IX DPR RI Putih Sari dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan instansi vertikal pemerintah di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB di Mataram, Rabu.
Menurut dia, MBG sebagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini harus didukung dan disinergikan oleh semua pihak, baik pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, maupun instansi terkait lainnya. Sebab, kata Muzzim, kesuksesan sebuah program tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, melainkan harus melibatkan semua unsur yang ada. Salah satunya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Baca juga: BGN perkirakan 1.000 SPPG pesantren mulai operasi Agustus
Khusus, BPOM, Muazzim meminta lembaga itu tidak hanya menunggu. Tapi harus ikut serta membantu program pemerintah untuk datang ke masing-masing SPPG, secara langsung agar bisa melihat makanan yang akan disajikan pada siswa siswi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ditemukan ada keracunan makanan dan buah yang sudah berulat.
"Nah hal-hal yang kita dengar ada keracunan makanan tidak boleh ada, makanya antara pemerintah daerah, BPOM, harus bisa bersinergi dengan BGN, supaya hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa tidak terjadi di NTB," terang Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) NTB 2 Pulau Lombok ini.
Baca juga: SPPG bakal terima Rp8 miliar pertahun biayai program MBG
Muazzim mengatakan untuk NTB sudah ada 400 lebih SPPG yang disiapkan untuk mendukung program MBG. Namun, dari laporan yang diterimanya baru berjalan ada 54 SPPG.
"Artinya, yang sudah terbentuk di NTB hampir 25 persen. Namun, kalau di banding provinsi lain, NTB ini jauh lebih baik," ujarnya.
Lebih lanjut, Muzzim mengatakan untuk program MBG ini masih diprioritaskan untuk siswa PAUD, TK, SD, SMP dan SMA. Sementara, untuk ibu hamil dan ibu menyusui serta balita masih harus berkoordinasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), supaya program pemberian MBG untuk ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita ditangani oleh BKKBN.
"Kenapa, karena untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita ini diserahkan ke Posyandu yang menangani," katanya.
Baca juga: Prabowo rapat dengan BGN dorong percepatan operasional SPPG
Baca juga: MBG perdana di Mataram sasar ribuan pelajar
