Mataram (ANTARA) - Perum Bulog Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menggelontorkan sebanyak 23.607 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) selama periode Juli hingga Desember 2025, sebagai bagian dari program pemerintah untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan di masyarakat.
Pimpinan Wilayah Bulog NTB, Sri Muniati, menjelaskan bahwa penyaluran ini sesuai dengan Surat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 173/BP.03.03/K/07/2025 tanggal 8 Juli 2025. Pemerintah pusat menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan beras SPHP secara nasional sebanyak 1.318.826 ton dari cadangan beras pemerintah.
"Khusus untuk wilayah NTB, kami ditargetkan menyalurkan 23.607 ton beras SPHP hingga akhir tahun 2025, dan penyaluran tahap awal telah dimulai sejak Sabtu lalu," katanya di Mataram, Minggu (13/7).
Ia menyebutkan, penyaluran beras SPHP dilakukan melalui empat saluran utama, yakni pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, kios binaan dari pemerintah daerah, dan gerakan pangan murah yang digagas oleh dinas terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perdagangan.
Baca juga: Sekar Bulog NTB salurkan bantuan pangan untuk korban banjir di Mataram
Pada Juli 2025, sebanyak 1.707 ton beras SPHP akan disalurkan ke beberapa wilayah operasional di NTB, yaitu wilayah kerja kantor wilayah, Kantor Cabang Lombok Timur, Kantor Cabang Sumbawa, dan Kantor Cabang Bima.
Beras SPHP akan disalurkan dalam kemasan 5 kilogram, dengan harga perolehan dari Bulog sebesar Rp11.000/kg atau Rp55.000/kemasan 5 kg. Sesuai ketentuan pemerintah, harga jual ke konsumen tidak boleh melebihi Rp12.500/kg atau Rp62.500/kemasan 5 kg, mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Stok beras kami di NTB saat ini sangat mencukupi, yakni sekitar 184 ribu ton, dan semuanya telah dikemas sesuai standar nasional. Kami optimistis dapat menjalankan penugasan ini dengan baik," ujar Sri.
Baca juga: Stok beras NTB aman hingga musim panen padi tahun depan
Ia juga menegaskan bahwa pengawasan distribusi dilakukan secara ketat, bekerja sama dengan Satgas Pangan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, serta aparat kepolisian dan TNI.
"Monitoring kami lakukan secara berkala untuk memastikan beras SPHP tepat sasaran, tepat harga, dan efektif menekan inflasi. Kami juga mengajak seluruh unsur pengawasan daerah untuk aktif memantau distribusi, terutama yang dilakukan oleh mitra," ucapnya.
Dengan penyaluran ini, kata dia, pemerintah berharap program SPHP dapat membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga beras, serta mendukung ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi di wilayah NTB dan secara nasional.
Baca juga: Penyaluran bantuan beras 20 kg di Lombok Tengah gunakan DTSEN
