Legislator soroti SPMB jalur domisili di NTB berkurang 35 persen

Mataram (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD NTB Lalu Wirajaya menyoroti Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur domisili untuk jenjang SMA dan SMK yang berkurang 35 persen sehingga menyebabkan banyak siswa tak diakomodir di sekolah.

Wirajaya menilai kebijakan pengenaan kuota SPMB yang diperkecil dari 60 persen ke 35 persen untuk jalur domisili tahun ini, sangat merugikan siswa.

"Saya menerima banyak keluhan orang tua siswa enggak bisa terakomodir di sekolah. Padahal, lokasi rumahnya berdekatan dengan sekolah yang dituju," ujarnya di Mataram, Selasa.

Baca juga: Wali Kota Mohan ingatkan rombel SPMB di Mataram harus proporsional

Menurutnya, kondisi siswa yang tidak bisa diakomodir ini merata jumlahnya di hampir semua kabupaten/kota di NTB. Parahnya, pihak sekolah tidak bisa berbuat banyak untuk menerima para siswa yang sudah melakukan pendaftaran tersebut.

"Kemarin harusnya siswa mulai efektif masuk sekolah di hari pertama, justru masih banyak siswa yang status mereka menggantung alias menunggu kepastian bisa bersekolah. Ini yang kita sayangkan," kata Wirajaya.

Lebih lanjut, kata dia, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB harus bersikap atas kondisi tersebut. Sebab, jika berdalih mengikuti ketentuan pusat, maka akan banyak siswa di NTB yang bakal putus sekolahnya.

"Kita harapkan ada kebijakanlah. Minimal untuk jalur afirmasi dan prestasi itu yang diperkecil kuota-nya. Sehingga, siswa yang mendaftar melalui jalur domisili yang diperbanyak untuk bisa masuk sekolah seperti pola sebelumnya," ucapnya.

Baca juga: Disdik Mataram tekankan kepatuhan sekolah terhadap aturan SPMB

Ia menambahkan pihaknya telah meminta Komisi V DPRD NTB untuk bisa melakukan rapat koordinasi dengan memanggil dinas terkait. Hal ini, lantaran harus ada kebijakan yang bersifat mendesak diterbitkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk mengakomodir para siswa yang rumahnya tidak jauh dari sekolah yang mendaftar menggunakan jalur domisili.

Wirajaya mengkhawatirkan, insiden orang tua siswa mengamuk akan terulang kembali, lantaran belum adanya kebijakan baru dikeluarkan untuk menyikapi kondisi tersebut.

"Intinya, sikap menunggu arahan dari pusat dengan menghimpun para siswa jalur domisili ke sekolah yang belum terpenuhi kuota juga harus dipikirkan dengan cermat. Kita minta ada kebijakan yang juga menguntungkan siswa bersekolah di dekat rumahnya," katanya.*

Baca juga: Seleksi penerimaan murid baru di Mataram dimulai 23 Juni 2025
Baca juga: Kemendikdasmen kawal pelaksanaan SPMB daerah
Baca juga: Irjen Kemendikdasmen memantau pelaksanaan SPMB