Mataram (ANTARA) - Rencana pembangunan jalan tol yang menghubungkan Pelabuhan Lembar di Lombok Barat dengan Pelabuhan Kayangan di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ditunda, namun sebagai gantinya akan di bangun jalan bypass.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB Sadimin di Mataram, Senin, mengatakan pembangunan jalan tol dinilai terlalu memberatkan keuangan negara, sehingga dari hasil telaah, proyek tol itu diganti dengan jalan bypass yang menghubungkan Pelabuhan Lembar Lombok Barat menuju Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur.
"Proyek jalan bypass ini dinilai lebih cepat dari segi waktu, serta lebih hemat dari segi anggaran. Untuk anggaran pembangunan jalan bypass hanya sekitar Rp3,5 triliun. Jauh berbeda dengan biaya pembangunan jalan tol yang menyentuh angka Rp22 triliun," ujarnya.
Baca juga: Pembangunan jalan Tol Lembar-Kayangan NTB butuh Rp22 triliun
Ia mengatakan rencana pembangunan jalan bypass ini akan meneruskan jalan bypass dari Bundaran Gerung di Lombok Barat hingga ke jalan bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) Mandalika menuju Sirkuit Mandalika.
"Nanti ada jalur lambatnya itu sekitar 20,4 kilometer dari Bundaran Gerung sampai Bundaran BIL. Kemudian ditambah dari bypass Sengkol (arah Sirkuit Mandalika) sampai ke Pringgabaya, Lombok Timur," kata Sadimin.
Sadimin mengatakan anggaran Rp3,5 triliun ini sudah mencakup pembangunan jalan dan pembebasan lahan termasuk anggaran untuk Detail Engineering Design (DED). Anggaran ini diajukan ke pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Semua anggarannya bersumber dari pusat menggunakan APBN," ucapnya.
Baca juga: Pembangunan tol Pelabuhan Lembar-Kayangan dapat dukungan DPRD NTB
Rencana pengerjaan jalan bypass yang menghubungkan Pelabuhan Lembar dan Kayangan ini akan dimulai tahun ini. Semula, kata dia, dana untuk feasibility study (FS) atau studi kelayakan Rp5 miliar untuk pembangunan jalan tol itu akan dialihkan untuk studi kelayakan pembangunan jalan bypass ini.
"Termasuklah mengurus dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal). Ya, tahun depan harapannya DED sama pembebasan lahan. Kemudian, tahun 2027-2029 sudah bisa masuk konstruksi dan selesai," terang Sadimin.
Menurutnya, pembangunan jalan bypass ini diharapkan tuntas pada masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Iqbal-Dinda.
"Kita tunggu saja. Kita ikhtiarkan. Kalau itu lancar kita semua senang. Itu tidak macet-macet lagi," ujarnya.
Baca juga: Menko AHY mendukung pembangunan jalan tol Lembar-Kayangan di NTB
Sadimin menambahkan pembangunan jalan bypass ini merupakan proyek jangka menengah. Untuk pembangunan jalan tol bakal tetap dikomunikasikan dengan pemerintah pusat sebagai alternatif pembangunan jangka panjang. Penundaan pembangunan jalan tol ini juga telah dikonsultasikan ke pemerintah pusat.
"Gubernur NTB sudah bersurat ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Insya Allah semua aman," ucap Sadimin.
Lebih lanjut, ia menyatakan pembangunan jalan tol di NTB juga dinilai belum ramah bagi masyarakat NTB. Selain biaya besar dan waktu pengerjaan cukup lama.
"Kurang ramah terhadap masyarakat, karena harus berbayar. Makanya solusi jangka menengah pakai jalan bypass," ujar Sadimin.
Untuk itu Sadimin, menegaskan adanya proyek bypass dinilai mampu mengurai kemacetan di jalur yang ada mulai dari Kota Mataram hingga ke Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur.
"Nanti harapannya mobil truk, mobil logistik tidak perlu lagi lewat jalan existing dari Kota Mataram ke Kayangan," katanya.
Pembangunan tol Lembar-Kayangan Lombok diganti jalan bypass
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nusa Tenggara Barat (NTB), Sadimin. ANTARA/Nur Imansyah.
