Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan HIndayana menyebutkan sebanyak 14.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru yang dipersiapkan BGN bekerja sama dengan mitra, dan biaya yang dikeluarkan untuk membangun SPPG ini tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Ya, jadi semuanya membangun sendiri, dan kalau dihitung dengan uang, apa yang mereka sudah lakukan itu, satu satuan pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara Rp1,5 miliar sampai Rp2 miliar. Jadi, uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliunan rupiah ya, sudah hampir Rp28 triliun, dan itu adalah bukan uang APBN, tetapi uang mitra. Jadi, kalau di daerah-daerah, toko bangunan itu kebanjiran pembelian untuk bahan baku membangun SPPG itu murni uang dari para mitra," kata Kepala BGN saat jumpa pers, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/8) malam, setelah dia menghadap Presiden Prabowo Subianto.
Dadan kemudian menyebutkan beberapa mitra BGN yang turut membangun SPPG, yaitu Kamar Dagang dan Industri (Kadin), ormas Muhammadiyah, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan TNI.
"Jadi, MBG sendiri sampai sekarang baru menyerap Rp8,2 triliun yang difokuskan hanya untuk memberi intervensi gizi, sementara satuan pelayanannya merupakan bangunan yang dibangun oleh para mitra. Jadi, secara total memang uang yang beredar di masyarakat cukup besar," kata Dadan lagi.
Baca juga: Kementerian PU dan BGN bersinergi bangun SPPG
Dadan mengungkapkan saat ini sejumlah pemilik restoran, kafe, katering, bahkan hotel ada yang memilih untuk berubah fungsi menjadi SPPG dan ikut menyalurkan Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Jadi, juga banyak sekarang ini restoran, kafe, kemudian katering, bahkan ada hotel yang berubah fungsi dari melayani customer umum, (menjadi) melayani Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan mengirimkan makanan ke berbagai penerima manfaat. Jadi, kalau satu restoran biasanya melayani mungkin ya sekitar 500 pengunjung, sekarang itu satu restoran yang berubah fungsi jadi SPPG itu melayani 3.500 porsi, dan tidak ada satu pun yang parkir di restoran tersebut. Jadi, makanan dikirim ke sekolah, atau ke rumah untuk ibu hamil, ibu menyusui (busui), dan anak balita. Itu yang saya laporkan (kepada Bapak Presiden, Red.)," ujar Dadan pula.
Baca juga: Sebanyak 165 sarjana di Lombok Tengah direkrut sebagai manajerial dapur MBG
Kepala BGN bersama sejumlah pejabat lainnya seperti Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal HOR (Purn) M Herindra, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa malam, mengikuti rapat terbatas mengenai keamanan dan ketahanan pangan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Rapat itu berlangsung tertutup.
