Penyaluran bantuan pertanian di NTB dipastikan tepat sasaran

Rabu, 22 Oktober 2025 17:36 WIB

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri menerima silaturahmi Dewan Pimpinan Daerah Tani Merdeka Sumbawa di Mataram, Rabu (22/10/2025). ANTARA/Pemprov NTB.

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan penyaluran bantuan pertanian dilakukan secara tepat sasaran untuk meningkatkan produktivitas petani dan menjaga ketahanan pangan daerah.

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menekankan pentingnya transparansi dalam mekanisme penyaluran bantuan agar setiap program benar-benar menjawab kebutuhan petani.

"Harus bisa dicek secara pasti, terutama untuk bantuan besar seperti sumur bor," ujarnya di Mataram, Rabu.

Ia mengatakan, setiap pengajuan bantuan perlu diverifikasi dengan cermat oleh dinas terkait untuk memastikan kelayakan penerima.

"Kita lihat dulu apakah lahan dan kelompoknya memenuhi syarat untuk diajukan," tegas Umi Dinda sapaan karib Wagub NTB saat menerima silaturahmi Dewan Pimpinan Daerah Tani Merdeka Sumbawa.

Baca juga: Distan NTB buka opsi penyaluran bantuan pertanian berbasis kelompok usaha

Pada kesempatan itu Wagub memfasilitasi dialog langsung antara perwakilan petani dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB guna mengidentifikasi hambatan di lapangan.

Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Tani Merdeka DPD Sumbawa, Safruddin, menyampaikan kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan organisasi terhadap program pertanian pemerintah di daerah. Termasuk, pentingnya keterlibatan petani dalam setiap tahap kebijakan.

Menurut Safrudin, banyak petani masih mengalami kesulitan akibat ketidaksesuaian antara jenis bibit yang disalurkan dengan kondisi lahan di daerah masing-masing. Aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian bagi pemerintahan provinsi.

Baca juga: Lahan pertanian rusak akibat banjir di NTB didata

Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Muhamad Riadi, menjelaskan pengadaan bibit dilakukan melalui proses lelang di tingkat pusat, sehingga pilihan varietas bergantung pada hasil pengadaan nasional.

Riadi mencontohkan, apabila varietas tertentu seperti BISI 6 tidak tersedia, maka akan diganti dengan varietas lain seperti BIMA 2. Namun perubahan tersebut tetap melalui komunikasi dan persetujuan kelompok tani.

Pemerintah provinsi mendorong peningkatan koordinasi antara organisasi petani dan perangkat daerah agar bantuan yang diterima sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan aktual di lapangan.

Sinergi antara pemerintah, kelompok tani, dan organisasi pertanian diharapkan dapat memperkuat sektor pertanian NTB, mendukung kesejahteraan petani, serta menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Baca juga: Pemkab Lombok Utara salurkan bantuan alat mesin pertanian
Baca juga: Mentan menyerahkan bantuan Rp120 miliar perkuat pertanian NTB