NTB jadikan desa ujung tombak gerakan sadar energi

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadikan desa sebagai pusat gerakan sadar energi dengan mengedepankan peran komunikasi publik yang kontekstual dan berbasis kebutuhan lokal.

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik NTB Ahsanul Khalik mengatakan desa memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran masyarakat terkait ketahanan energi.

"Ketahanan energi tidak lagi menjadi program pemerintah semata, tetapi harus menjadi gerakan sosial. Desa menjadi kekuatan utama dalam membangun kesadaran," ujar dia dalam kegiatan bimbingan teknis bertajuk Pengelolaan Informasi, Dokumentasi, dan Penyusunan Konten Publik di Mataram, Rabu.

Pemerintah NTB melalui program unggulan Desa Berdaya mendorong setiap desa agar mampu menjadi subjek utama dalam memproduksi narasi dan edukasi publik terkait energi bersih dan hemat energi.

Ahsanul menuturkan karakteristik Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi kepulauan dengan potensi energi terbarukan yang melimpah perlu pendekatan komunikasi yang tidak seragam.

"Pengelolaan informasi harus berbasis data dan konteks lokal. Konten energi di NTB tidak bisa disamakan dengan daerah lain, karena kami punya desa-desa terpencil dan potensi energi terbarukan yang besar," ucap dia.

Lebih lanjut Ahsanul menyampaikan komunikasi publik yang efektif harus mampu melewati tiga tahapan mulai dari membangun kesadaran, membentuk sikap, hingga mendorong perubahan perilaku masyarakat.

Baca juga: Proyek kereta gantung Rinjani masih proses Amdal

Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, total potensi energi terbarukan mencapai 13.563 megawatt (MW) yang terdiri dari bioenergi 298 MW, sampah kota 32 MW, angin 2.605 MW, dan tenaga surya 10.628 MW.

Pada 2025, komposisi bauran energi daerah dari setrum baru terbarukan mencapai 22,43 persen yang bersumber dari PLTS Off Grid PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) sebanyak 28 MW, PLTS On Grid sebesar 21,6 MW, PLTMH mencapai 18,59 MW, serta substitusi PLTU dengan biomassa dan biogas skala rumah tangga.

Baca juga: Senator Mirah soroti adaptasi pertanian NTB belum berbasis data iklim

Direktur Informasi Publik Ditjen Komunikasi Publik dan Media dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdogi) Nursodik Gunarjo menekankan pentingnya dukungan komunikasi publik yang kuat dan terstruktur dalam agenda ketahanan energi nasional.

"Informasi mengenai kebijakan dan pencapaian sektor energi harus dikelola dengan baik dan dikomunikasikan melalui konten yang jelas, relevan, dan mudah dipahami masyarakat," pungkas Nursodik.