Sebanyak 533 RTLH di Mataram mulai dipugar usai Idul Adha

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menyebutkan sebanyak 533 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dijadwalkan mulai dipugar setelah Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Perbaikan RTLH kami rencanakan mulai dilaksanakan setelah Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Tahun ini Kota Mataram mendapat kuota 533 RTLH untuk dipugar," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram M Nazarudin Fikri di Mataram, Senin.

Dikatakan, kementerian sudah melakukan persiapan untuk memulai program pemugaran ratusan RTLH tersebut. Pada awalnya pihak Kementerian PKP ingin segera memulai pengerjaan perbaikan rumah, namun Disperkim meminta untuk ditunda dan dikerjakan setelah Idul Adha.

Hal tersebut dimaksudkan agar tidak mengganggu aktivitas warga yang akan merayakan Hari Raya Idul Adha atau Lebaran Haji.

Pihaknya sudah menyampaikan ke Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP), sebab tradisi masyarakat saat Idul Adha biasanya warga menggelar acara keluarga dengan mengundang banyak orang sehingga kegiatan RTLH dinilai bisa terganggu aktivitas warga jika dimulai sebelum Idul Adha.

Selain itu, katanya, kegiatan sosialisasi terhadap program pemugaran RTLH saat ini masih berjalan. Tujuannya agar warga yang rumahnya diperbaiki bisa kooperatif.

Baca juga: Pemkot Mataram mendapat bantuan pemugaran rumah tak layak huni 533 unit

"Misalnya, warga bisa pindah sementara dari rumah yang akan dipugar agar proses perbaikan berjalan lancar dan cepat dan tidak mengganggu proses di lapangan," katanya.

Menurutnya, program RTLH yang dikerjakan pemerintah pusat itu pengerjaannya bukan untuk memperbaiki rumah secara keseluruhan, sebab dengan anggaran Rp20 juta untuk satu rumah tidak mungkin memperbaiki rumah secara keseluruhan.

Anggaran Rp20 juta per unit tersebut digunakan antara lain Rp17,5 juta untuk material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah pekerja.

Baca juga: Gubernur NTB janjikan renovasi RTLH warga miskin di pesisir Malaka Lombok Utara

"Kalau untuk bangun baru dengan uang Rp20 juta tidak memungkinkan," katanya.

Pelaksanaan program pemugaran RTLH di Mataram harus menjadi percontohan daerah lainnya, karena itu Disperkim siap memfasilitasi Kementerian PKP agar program RTLH seperti yang direncanakan.

"Kota Mataram harus layak jadi percontohan bagi daerah lain dalam pelaksanaan pemugaran RTLH," katanya.