Hal itu disampaikan Kepala Dinas Dikpora NTB H. Lalu Syafi'i usai menandatangani fakta integritas kinerja bagi seluruh pejabat eselon III dan IV di lingkup Dinas Dikpora, di Mataram, Rabu.
"Kami siap dinyatakan gagal kalau tidak mampu mewujudkan harapan gubernur, yakni meningkatkan IPM melalui berbagai program peningkatan mutu pendidikan dan pemberantasan buta aksara," katanya.
Menurut dia penandatanganan fakta integritas kinerja tersebut sebagai suatu ikatan yang mengarahkan para pelaksana kebijakan pemerintah daerah dalam bekerja secara profesional dan terukur.
Dinas Dikpora merupakan lembaga yang membantu gubernur dalam meningkatkan mutu pendidikan di NTB. Peningkatan mutu pendidikan sebagai upaya meningkatkan IPM sudah masuk dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2009-2013.
"Sudah lima gubernur yang memimpin NTB, tetapi IPM selalu berada pada posisi terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Karena itu kami harus bekerja keras mewujudkan IPM NTB agar bisa berada pada posisi tengah," katanya.
Menurut dia faktor yang menjadi penyebab IPM NTB selalu berada pada posisi terendah meski sudah berkali-kali berganti pimpinan daerah adalah angka buta aksara yang masih cukup tinggi dibandingkan provinsi lainnya.
"Penyebab lain adalah angka lama sekolah sekitar 6,1 tahun yang berarti rata-rata penduduk NTB yang berjumlah sekitar 4,6 juta jiwa hanya bersekolah sampai dengan kelas satu sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP)," katanya.
Ia mengatakan kalau dari faktor kesehatan tidak terlalu rumit permasalahannya. Justru faktor pendidikan yang cukup berat, sehingga perlu ada kerja keras dari seluruh komponen terutama yang ada di lingkup Dinas Dikpora untuk mencapai apa yang menjadi harapan seluruh masyarakat.
Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan IPM NTB yakni memberikan beasiswa miskin untuk menurunkan angka "drop out" atau putus sekolah.
"Kemudian menurunkan angka buta aksara melalui program 'absano'. Program itu sudah berjalan sejak 2009, dan akan terus dilanjutkan hingga warga penyandang buta aksara mampu membaca, menulis dan berhitung," katanya.
Menurut dia kalau semua itu sudah dilakukan, IPM NTB bisa berada di posisi tengah sesuai harapan gubernur. Semua itu bisa terwujud jika seluruh komponen melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.
Ia mengatakan para pejabat yang sudah menandatangani fakta integritas kinerja tersebut akan terus dievaluasi untuk mengetahui apakah tugas dan fungsinya berjalan sesuai dengan yang sudah ditargetkan.
Jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsinya, akan dikaji untuk mengetahui apakah itu terjadi karena kelalaian atau ada kendala lain di luar kemampuannya.
"Kalau apa yang ditargetkan tidak tercapai tentunya kita akan kaji bersama karena pekerjaan di Dinas Dikpora ini adalah pekerjaan koordinasi yang melibatkan berbagai pihak," ujarnya.
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
