Mataram (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat mengimbau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal provinsi itu tidak nekat mencari kerja ke Timur Tengah menyusul ketegangan yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat.
"Kalau ada TKI kita yang ke Timur Tengah kita minta untuk kembali. Jangan nekat, apalagi ada ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Agus Patria di Mataram, Jumat.
Ia mengatakan, kalaupun ada TKI asal NTB bekerja di Timur Tengah, pihaknya baru mengetahui saat mereka sudah kembali ke daerah asal. Sementara, untuk mengetahui mereka ada di Timur Tengah, pihaknya kesulitan mendeteksi keberadaan mereka.
"Jangankan kita, kedutaan besar kita di Timur Tengah sangat sulit mengetahui keberadaan mereka disana. Biasanya mereka baru ketahuan itu kalau sudah kembali ke NTB," ucapnya.
Agus Patria, mengakui pascakonflik Iran dan Amerika Serikat memanas, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Luar Negeri. Hal ini untuk memastikan apakah ada warga NTB yang bekerja di Timur Tengah.
"Kalau informasi TKI kita ada di Timur Tengah itu selalu ada. Cuman berapa jumlahnya kita tidak tahu. Karena ya itu tadi, kita kesulitan mendeteksi keberadaan mereka disana," ujar Agus Patria.
Menurut Agus, pemerintah Indonesia sendiri memberlakukan moratorium TKI ke Timur Tengah. Karena itu, kalau pun ada TKI asal NTB yang bekerja di Timur Tengah sudah pasti mereka tidak berangkat melalui jalur resmi atau ilegal.
"Karena ini ilegal, kita meminta kepolisian turun tangan. Karena ini bisa dikatakan tindakan pidana," katanya menegaskan.
Meski demikian, lanjut Agus Patria, aparat penegak hukum pun tidak bisa bekerja sendirian. Diperlukan peran aktif masyarakat untuk melaporkan jika ada TKI atau perusahaan pengerah tenaga kerja yang memberangkatkan TKI ke Timur Tengah.
"Perlu ada kerja sama dari masyarakat atau pun pihak keluarga untuk melapor kalau ada yang berangkat bekerja secara non prosedural," katanya.
Berita Terkait
NTB memberikan JKK-JKM bagi 10 ribu petani dan buruh tembakau
Jumat, 10 Juni 2022 0:04
Disnakertrans NTB dorong perekrutan pekerja lokal tambang Hu'u Dompu
Kamis, 2 Desember 2021 19:05
NTB berkolaborasi siapkan SDM kompeten dukung MotoGP
Senin, 29 November 2021 23:13
Empat perusahaan di NTB diperiksa karena belum membayar THR
Selasa, 11 Mei 2021 20:58
Disnakertrans NTB janji mengawal tuntutan buruh saat peringati "May Day"
Minggu, 2 Mei 2021 4:06
NTB membentuk tim khusus awasi kebijakan pemberian THR
Rabu, 14 April 2021 17:04
TGB Zainul Majdi tegas dukung Cagub NTB Nomor 2 Zulkieflimansyah
Sabtu, 23 November 2024 19:09
Puspoll: Sumiatun-Ibnu Salim unggul di Pilkada Lombok Barat 2024
Sabtu, 23 November 2024 16:26