#DAKWAAN JAKSA

Jaksa dalam materi tuntutan meminta majelis hakim menjatuhkan pidana hukuman 1,5 tahun penjara terhadap mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Baiq ...

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mempersilakan tiga terdakwa perkara gratifikasi DPRD NTB melapor ke pusat, baik kepada Jaksa Agung, Komisi Kejaksaan, Ombudsman RI, dan Komisi III DPR RI. ...

Jaksa menuntut agar majelis hakim membebankan terdakwa korupsi pemanfaatan lahan eks PT Gili Trawangan Indah, Ida Adnawati yang merupakan seorang pengusaha di Gili Trawangan membayar uang pengganti ...

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram menolak eksepsi atau nota keberatan tiga terdakwa kasus gratifikasi di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ...

Tiga terdakwa gratifikasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat yang kini menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram menuntut keadilan ...

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyatakan bahwa pihaknya menunggu fakta baru yang terungkap dalam sidang tiga terdakwa gratifikasi DPRD NTB terkait penelusuran pidana dari kalangan penerima ...

Awal Maret 2026 menjadi momen yang menyita perhatian publik ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau, memutus perkara enam anak buah kapal (ABK) Sea Dragon Terawa yang membawa ...

Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Wahyudi berencana mengevaluasi penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa, Subhan. "Nanti ...

Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rosiady Husaenie Sayuti mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan banding perkara korupsi kerja sama pembangunan dan ...

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menelusuri potensi pidana puluhan legislator yang diduga menerima suap dari tiga terdakwa gratifikasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB. Juru Bicara ...