#DINAS SOSIAL NTB

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat menilai pemberhentian 11 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi sepenuhnya merupakan kewenangan Gubernur ...

Bupati Bima,Ady Mahyudi melantik dan mengambil sumpah jabatan 30 pejabat struktural eselon II dan eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima, di ruang rapat utama Kantor Bupati Bima, ...

Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, memeriksa puluhan saksi kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial dengan anggaran bersumber dari dana pokok pikiran atau pokir DPRD Mataram. ...

Perubahan besar jarang datang tanpa bunyi. Di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB), awal 2026 ditandai oleh satu keputusan yang langsung menyita perhatian publik, yakni ...

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Dhamayanti Putri menanggapi soal pemberhentian 11 kepala organisasi perangkat daerah dari jabatannya, sebagai dampak dari penerapan Peraturan Daerah tentang ...

Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyatakan bahwa perkara korupsi pengadaan mukena dan sarung tahun 2024 di Kabupaten Lombok Barat yang menetapkan empat tersangka ini segera masuk ke ...

Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, memasangdetectionkit atau alat pengawas elektronik pada pergelangan tangan seorang tersangka korupsi pengadaan mukena dan ...

Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, menerapkan pasal pidana yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru untuk empat tersangka dari perkara korupsi pengadaan mukena dan ...

Dewan Kebudayaan Daerah (DKD) Nusa Tenggara Barat membeberkan sejumlah kriteria calon Kepala Dinas Kebudayaan jika kelak organisasi perangkat daerah tersebut resmi dibentuk oleh pemerintah provinsi. ...

Wacana mengimpor Sekretaris Daerah (Sekda) dari luar daerah dalam proses seleksi Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini tidak dapat dipahami semata sebagai isu teknis kepegawaian walaupun ...