Komisi III DPRD Nusa Tenggara Barat mendorong penyelamatan Bank NTB Syariah seiring dengan kewajiban pemenuhan modal inti Bank NTB Syariah sebesar Rp3 triliun. Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang ...
Komisi III DPRD Nusa Tenggara Barat mendesak pemerintah provinsi segera menuntaskan proses merger delapan Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Perseroan Terbatas (PT) BPR NTB. ...
Gubernur Nusa Tenggara BaratZulkieflimansyah meminta PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB membantu usaha kecil dan menengah (UKM) di desa-desa berupa kemudahan permodalan untuk mengembangkan ...
Pengadilan Negeri Tipikor Mataram, menggelar sidang Peninjauan Kembali (PK) kasus korupsi merger delapan perusahaan daerah menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat tahun 2017. ...
Sepanjang tahun 2019, berbagai dinamika politik dan ekonomi membayangi perjalanan bangsa Indonesia, tak terkecuali masyarakat Nusa Tenggara Barat. Pemulihan pasca gempa tahun 2018 secara langsung dan ...
Mahkamah Agung RI menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum dan terdakwa Mutawali dalam perkara korupsi penggabungan (merger) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara ...
Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, mengajukan banding terkait putusan dua terdakwa penyimpangan dana operasional merger (penggabungan) delapan ...
Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Nusa Tenggara Barat, mendukung kejaksaan menuntaskan kasus korupsi dana operasional ...
Jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat melimpahkan dua berkas perkara milik tersangka dugaan penyimpangan dana operasional merger (penggabungan) delapan ...
Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Muhammad Zainul Majdi meminta persoalan kasus pemberian "uang pelicin" untuk meloloskan peraturan daerah pembentukan PT Bank ...