Gubernur NTB meminta BPR bantu modal UKM desa

id NTB,Gubernur NTB,Zulkieflimansyah,BPR NTB,UKM,IKM

Gubernur NTB meminta BPR bantu modal UKM desa

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah. ANTARA/Nur Imansyah

Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah meminta PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB membantu usaha kecil dan menengah (UKM) di desa-desa berupa kemudahan permodalan untuk mengembangkan produk usahanya.

"Keberadaan BPR harus hingga di pelosok desa, sehingga mampu memberikan kontribusi modal bagi UKM dan masyarakat kita terus produktif," katanya saat pertemuan dengan Tim Konsolidasi dan Penggabungan PD BPR NTB di Mataram, NTB, Rabu.

Menurut Gubernur, selama ini, hal apapun bisa dibuat oleh masyarakat NTB. Bahkan sepeda listrik sudah dapat diproduksi oleh putra daerah. Makanya, pada program JPS Gemilang NTB menggunakan produk hasil UKM di NTB.

"Saya berharap BPR memberikan modal di tiap desa agar mampu memproduksi sepeda listrik atau pengadaan sepeda listrik hasil karya UKM NTB," ujarnya.

Meski demikian, Zulkieflimansyah mengingatkan BPR menampilkan kesederhanaan dan pendekatan lokal, agar masyarakat tidak sungkan untuk meminta modal dalam pengembangan usahanya.

Karena itu, kata Gubernur NTB, peleburan atau merger delapan BPR di NTB dapat diselesaikan Agustus 2020.

"Jangan lama-lama, selesaikan proses itu secepatnya, pada tanggal 17 Agustus dapat diluncurkan," tegas Zulkieflimansyah.

Lebih lanjut, Gubernur NTB meminta segala kendala dan hambatan dalam proses peleburan baik secara administrasi dan teknis dikoordinasikan dengan Asisten II dan Karo Ekonomi Setda Provinsi NTB.

Sementara itu, Ketua Tim Konsolidasi PD BPR NTB Lalu Suwandi Arwan mengatakan proses penggabungan dan perubahan dari PD ke PT ini sedang proses finalisasi.

Menurutnya, proses konsolidasi terus dilakukan begitu pun kelengkapan administrasi serta perumusan hal teknis lainnya.

Persiapan seperti legalitas perusahaan, sistem informasi teknologi (IT), dan persiapan SDM akan diselesaikan.

"Insya Allah, pada bulan Agustus 2020, akan kita luncurkan," katanya.

Penggabungan delapan BPR se-NTB yang dileburkan menjadi PT BPR NTB dilakukan secara berjenjang.

Ia juga menjelaskan kepemilikan saham Pemda NTB sebesar 51 persen sedangkan kabupaten/kota 49 persen.

Peleburan ini juga sesuai petunjuk OJK Mataram yang di dalamnya terkait penyusunan rancangan peleburan ini.

Selain itu, Lalu Suwandi Arwan menyatakan bahwa fokus BPR selama ini kepada UKM.

Per Juni 202, total aset BPR ada Rp750 miliar dengan outstanding kredit Rp625 miliar, yang ke UMKM mencapai 61 persen.

"Konsentrasi kami memang membantu UMKM," katanya.
Pewarta :
Editor: Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar