#MK 2025

Kumpulan berita mk 2025, ditemukan 278 berita.

Ketua DPR tanya APH terkait dugaan intimidasi mahasiswa UII

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa akan menanyakan aparat penegak hukum (APH) terkait mengenai dugaan intimidasi yang diterima oleh tiga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ...

BPJS Watch menyarankan penguatan pengawasan "outsourcing"

Pengamat ketenagakerjaan sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyarankan pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan regulasi tenaga alih daya (outsourcing). Hal ini ...

Polda Metro Jaya mengungkap kasus akses ilegal di Jakpus

Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus akses ilegal di Jakarta Pusat yang korbannya mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. "Pelapor atau korban berinisial MS ...

Tak ada dasar konstitusional untuk memakzulkan Gibran

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa tidak ada dasar konstitusional untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menyatakan ...

MK putuskan pasal serang nama baik di UU ITE dikecualikan untuk pemerintah

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal menyerang kehormatan atau nama baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dikecualikan ...

Pemohon uji formal dan materiel UU TNI di MK bertambah

Jumlah pemohon uji formal dan uji materiel Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di Mahkamah Konstitusi ...

Isu pemakzulan lawan penegakan konstitusi di negara demokrasi

Dalam setiap babak sejarah bangsa, selalu muncul dinamika yang menguji kedewasaan berdemokrasi. Pemakzulan versus penegakan konstitusi adalah isu yang kemudian relevan untuk wacana yang ...

Sidang PSU Pilkada 2024 akan dimulai hari ini

Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan perkara gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) maupun rekapitulasi ulang suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada Jumat dengan metode sidang ...

Kemenkop targetkan UU Koperasi baru rampung sebelum 12 Juli 2025

Kementerian Koperasi (Kemenkop) menargetkan revisi Undang-Undang Perkoperasian rampung sebelum 12 Juli 2025 agar menjadi landasan hukum baru yang memperkuat peran koperasi dalam pembangunan ekonomi ...

Polda NTB: Penetapan tersangka pemalsuan akta sesuai prosedur

Tim Bidang Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menyatakan penetapan dua tersangka kasus dugaan pemalsuan data pada perubahan akta anggaran dasar persekutuan komanditer (CV) Sumber Elektronik ...