#PEGAWAI HONORER

Wali Kota Mataram H Mohan Rolisakan masih menunggu hasil investigasi Inspektorat terkait adanya indikasi tenaga honorer atau pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terindikasi bodong. ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat menegaskan siap mengawal aspirasidan memperjuangkan nasib honorer non database ke pemerintah pusat. Ketua DPRD ...

Ratusan honorer non-database Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menggelar demonstrasi menolak kebijakan dirumahkan serta meminta penambahan kuota formasi Pegawai ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, melakukan penyelidikan terhadap adanya pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) terindikasi bodong. "Penyelidikan indikasi pegawai ...

Sejumlah berita menarik di Nusa Tenggara Barat pada Senin (27/10) yang perlu dibaca publik. Berikut rangkuman berita Antara NTB yaitu: 1.Nasib 700 honorer Lombok Tengah di ujung tanduk, ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) masih mencari solusi bagi nasib 700 tenaga honorer non-database yang akan putus kontrak pada 2026, karena mereka tidak terdaftar dalam ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai merancang skema sumber-sumber gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu setelah adanya ...

Memasuki tahun anggaran 2026, ruang fiskal daerah menyempit. Kebijakan pemangkasan transfer pusat mengubah peta kemampuan pembiayaan pemerintahan lokal. Di atas meja anggaran, angka-angka tampak ...

Desentralisasi fiskal memberi harapan besar bahwa daerah dapat mengelola pembangunan secara mandiri. Namun, ketika dana transfer dari pusat menyusut, harapan itu berhadapan dengan kenyataan yang ...

Nasib ribuan tenaga honorer non database di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menunggu aturan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Republik Indonesia. "Masih ...