#PEGAWAI HONORER

Nasib 2.920 tenaga honorer non database di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dikembalikan ke kebijakan pemerintah daerah setelah pembahasan bersama pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian ...

Bupati Dompu Bambang Firdaus mendorong Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu untuk menjadi Smart ASN yang berintegritas, adaptif, berwawasan global, serta menguasai teknologi ...

Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), melantik sekaligus menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada 5.387 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, ...

Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), menjatuhkan sanksi kepada pegawai yang menyebarkan surat perjanjian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu ...

Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu formasi tahun 2025 kepada sebanyak ...

Bupati Dompu Bambang Firdaus, memberikan penjelasan terkait beredarnya surat perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang viral di media sosial karena ...

Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Formasi Tahun 2025 ...

Dinas Pendidikan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)memastikan gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tidak lagi menerima gaji yang bersumber dari ...

DPRD Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan klarifikasi terhadap eksekutif dengan memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah untuk meminta kejelasan terkait nasib honorer non ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyerahkan surat keputusan (SK) perpanjangan masa kerja terhadap 258 orang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ...