#PERDA PERUBAHAN STRUKTUR PEMERINTAHAN NTB

Kumpulan berita perda perubahan struktur pemerintahan ntb, ditemukan 17 berita.

Menata ulang mesin birokrasi

Perubahan besar jarang datang tanpa bunyi. Di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB), awal 2026 ditandai oleh satu keputusan yang langsung menyita perhatian publik, yakni ...

Pemberhentian 11 kepala OPD Pemprov NTB tuai sorotan anggota dewan

DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti pemberhentian 11 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai implikasi dari penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Struktur, Organisasi dan Tata ...

Tiga ranperda strategis disusun di Lombok Utara

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat bersama DPRD mulai membahas penyusunan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, kerja ...

Menyiasati turunnya fiskal daerah

Tahun anggaran 2026 menjadi ujian berat bagi hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Setelah bertahun-tahun bergantung pada dana transfer dari pusat, kini kantong fiskal daerah mulai menipis. ...

Membedah dana BTT pada APBD NTB 2025

Publik tengah dibuat hiruk pikuk terkait kabar "penggunaan" (lebih tepatnya "pergeseran") dana BTT (Belanja Tidak Terduga) pada APBD 2025. Ada pendapat beragam yang muncul baik ...

Enam raperda disahkan, Gubernur Iqbal: Demi NTB Makmur Mendunia

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menyatakan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk menjawab tantangan pembangunan regional mengenai pemberdayaan UMKM, peningkatan ...

Sebanyak 227 pejabat Pemprov NTB dipangkas imbas penggabungan OPD

Sebanyak 227 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan kehilangan jabatannya sebagai imbas dari restrukturisasi perangkat daerah atau penggabungan organisasi perangkat ...

Restruksisasi OPD di Pemprov NTB bisa menghemat anggaran Rp100 miliar

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu melakukan penghematan anggaran dari rencana restrukturisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi hingga mencapai angka Rp100 miliar lebih. ...

Staf Ahli Gubernur NTB dihapus, usul Pansus SOTK DPRD

Pansus Struktur Organisasi dan Tata Kelola DPRD Nusa Tenggara Barat mewacanakan jabatan tiga Staf Ahli Gubernur dihapus dalam struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi. ...

Legislatif Yogyakarta mengajukan raperda dukung program Rp1 miliar satu desa

Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan melalui program Rp1 miliar ...