Ahli Hukum Tata Negara Mahfud MD menegaskan penangkapan koruptor yang melarikan diri ke luar negeri bukan perkara sulit secara hukum lantaran negara punya instrumen yang memadai untuk memburu dan ...
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat memastikan penanganan kasus dugaan korupsi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB tahun anggaran 2023 senilai ...
Pejabat Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menyatakan belum ada pengembangan perkara korupsi insentif Pajak Penerangan Jalan (PPJ) periode 2019 sampai dengan 2021 ke ranah denda ...
Anggota Komisi I DPRD Nusa Tenggara Barat, Suhaimi menyampaikan adanya tawaran Rp150 juta dari tiga terdakwa gratifikasi DPRD NTB kepada legislator sesama fraksi di PDI Perjuangan, Abdul Rahim. ...
Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi seorang anggota Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Barat yang baru terpilih,Abdul Rahim karena menolak suap senilai Rp150 juta dalam perkara gratifikasi tiga ...
Jaksa dalam materi tuntutan meminta majelis hakim menjatuhkan pidana hukuman 1,5 tahun penjara terhadap mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Baiq ...
Menteri Pekerjaan Umum (PU)Dody Hanggodo menyebutkan sebanyak 16 item disita petugas Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta saat penggeledahan di Kementerian PU pada Kamis (9/4). Dalam jumpa ...
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mempersilakan tiga terdakwa perkara gratifikasi DPRD NTB melapor ke pusat, baik kepada Jaksa Agung, Komisi Kejaksaan, Ombudsman RI, dan Komisi III DPR RI. ...
Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, mengintensifkan pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi pengadaan truk sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Tengah tahun anggaran 2021 ...
Penyidik Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat meminta petunjuk Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat terkait penghitungan kerugian keuangan negara dalam penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan alat dan ...