#PPPK

Desentralisasi fiskal memberi harapan besar bahwa daerah dapat mengelola pembangunan secara mandiri. Namun, ketika dana transfer dari pusat menyusut, harapan itu berhadapan dengan kenyataan yang ...

Nasib ribuan tenaga honorer non database di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menunggu aturan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Republik Indonesia. "Masih ...

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkanNomor Induk Pegawai (NIP) sebanyak 2.629 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sejak 2021 hingga 2025 mencapai 9.795 orang baik itu tenaga ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, melakukan kajian terhadap besaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu guna memberikan kepastian penghasilan yang ...

Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, membatalkan sejumlah surat keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu setelah ditemukan adanya tenaga ...

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta pemerintah daerah memperbaiki kualitas belanja dan tata kelola anggaran agar dana Transfer ke Daerah (TKD) benar-benar memberi dampak optimal bagi ...

Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sekaligus Gubernur Jambi Al Haris mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi daerah akibat pengurangan transfer ke daerah (TKD), usai ...

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan usulan agar gaji pegawai negeri sipil (PNS) daerah dibayar pemerintah pusat belum bisa dipenuhi karena perlu mempertimbangkan kemampuan Anggaran ...

Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi mendapatkan surat keputusan pengangkatan kerja (SK) dan diharapkan dapat meningkatkan ...