#PPPK

Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian mendesak pemerintah menerbitkan kebijakan penghapusan status guru honorer pada akhir 2025 dan memastikan tidak menciptakan ketidakpastian hingga kerentanan baru bagi ...

Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat angkatan 2024 mengikuti bimbingan teknis Massive Open Online Course (MOOC) untuk ...

Dinas Sosial Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkansebanyak 19.809 kepala keluarga (KK) padadesil1 sampai desil4 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional, sudah ...

Wali Kota Mataram H Mohan Rolisakan masih menunggu hasil investigasi Inspektorat terkait adanya indikasi tenaga honorer atau pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terindikasi bodong. ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat menegaskan siap mengawal aspirasidan memperjuangkan nasib honorer non database ke pemerintah pusat. Ketua DPRD ...

Ratusan honorer non-database Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menggelar demonstrasi menolak kebijakan dirumahkan serta meminta penambahan kuota formasi Pegawai ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, sebanyak 2.937 Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di Kota Mataram, sudah ...

Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan pembayaran gaji para petugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdiri dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), ahli gizi, dan akuntan ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, melakukan penyelidikan terhadap adanya pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) terindikasi bodong. "Penyelidikan indikasi pegawai ...

Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, menyatakan bahwa kemajuan pembangunan di bidang kesehatan merupakan kebanggaan bersama seluruh masyarakat Dompu. Hal itu disampaikan, saat memimpin upacara ...