Mahkamah Agung dalam amar putusan nomor: 1251 K/PID.SUS/2026, menolak Peninjauan Kembali (PK) terpidana korupsi pembangunan Selter Tsunami Lombok Utara, Aprialely Nirmala. "Iya, sesuai ...
Mahkamah Agung melalui putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 1181 PK/PID.SUS/2026 mengubah pidana hukuman lima terpidana korupsi pengadaan benih jagung pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Nusa ...
Bandar narkotika jenis sabu asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Ni Nyoman Juliandari alias Mandari, tetap dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara berdasarkan putusan peninjauan kembali (PK) Mahkamah ...
Mahkamah Agung melalui putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor: 1407 PK/PID.SUS/2026 mengubah pidana hukuman pengedar narkoba jenis magic mushroom (jamur ajaib) yang kini berstatus terpidana, yakni ...
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendukung komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan gratis dari sembilan tahun menjadi 13 tahun. "Hingga 2025 kebijakan ...
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Anshar Manrulu menilai usulan menaikkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) oleh sejumlah partai parlemen menunjukkan tidak ...
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat menyatakan siap menerapkan sanksi pidana kerja sosial sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. "Kami ...
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyiapkan sebanyak 968 tempat untuk pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai langkah menghadapi implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang ...
Sejumlah berita menarik di Nusa Tenggara Barat pada Senin (22/12) yang perlu dibaca publik. Berikut rangkuman berita Antara NTB yaitu: 1.MA tolak PK perkara korupsi mantan Wali Kota Bima ...
Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) mantan Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi dalam perkara korupsi pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kota Bima. "Menolak ...