#RUU KUHP

Kumpulan berita ruu kuhp, ditemukan 99 berita.

Polda NTB tak tahan enam tersangka perusakan saat tolak RUU Pilkada

Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat tidak menahanenam orang mahasiswa yang menjadi tersangka kasus dugaan perusakan gerbang Kantor DPRD NTB saat unjuk rasa menolak pengesahan Revisi ...

Polda NTB periksa mahasiswa tersangka perusakan saat demo tolak RUU Pilkada

Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, memeriksa empat dari enam mahasiswa yang menjadi tersangka kasus dugaan perusakan gerbang Kantor DPRD NTB saat unjuk rasa tolak pengesahan Revisi ...

Ketua DPRD NTB akui tak tahu penetapan enam mahasiswa sebagai tersangka

Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, Baiq Isvie Rupaeda mengaku tak tahu menahu terkait penetapan enam mahasiswa sebagai tersangka oleh Polda NTB karena diduga merusak gerbang Kantor DPRD NTB saat aksi ...

Draf revisi UU Penyiaran sesuai kode etik jurnalistik

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan bahwa draf revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sesuai dengan kode etik jurnalistik. "Jadi, itu yang diatur di ...

MPR menegaskan pentingnya yurisprudensi dalam sistem hukum RI

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan pentingnya yurisprudensi dalam sistem dan penegakan hukum di Indonesia. "Tradisi civil lawjuga mengakui bahwa selain hukum yang ...

Kemenkumham mepaparkan tantangan implementasi KUHP baru

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI memaparkan potensi-potensi tantangan dalam mengimplementasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang baru. "Pertama, ...

KUHP baru punya keunggulan muatan keseimbangan

Ahli hukum yang juga guru besar hukum pidana dari Universitas Jember, Profesor Arief Amrullah,mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan DPR bersama Pemerintah ...

DPR tegaskan tak ada lembaga mana pun bisa mendikte hukum RI

Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno menegaskan tidak ada lembaga atau negara mana pun yang bisa mendikte hukum Indonesia. "Tidak ada lembaga atau negara mana pun yang memiliki otoritas ...

Komisi X DPR lanjutkan pembahasan draf RUU Kepariwisataan

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan Panitia Kerja (Panja) RUU Kepariwisataan Komisi X akan melanjutkan tahapan pembahasan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan. ...

DPR: wisatawan mancanegara tak perlu khawatir pasal perzinaan KUHP karena itu delik aduan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan wisatawan mancanegara seharusnya tidak perlu mengkhawatirkan pasal perzinaan dalamKitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena delik ...