Mataram (Antaranews NTB)- Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mengaku mempunyai keinginan untuk mensejahterakan pekerja melalui kenaikan upah minimum kota (UMK), namun di sini lain kondisi para pengusaha ...
Kalangan legislator Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mendorong kenaikan gaji non-pegawai negeri sipil (non-PNS) agar bisa setara dengan upah minimum kota (UKM). ...
Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr Zulkieflimansyah memutuskan dan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2019 sebesar Rp2.012.610 atau naik 10,28 persen dibandingkan ...
Gubernur Nusa Tenggara Barat H Zulkieflimansyah meminta pemerintah Jepang dapat memperhatikan jaminan keamanan bagi Tenaga Kerja Indonesia asal NTB yang kini bekerja di ...
Wakil Wali Kota Mataram Mohan Roliskana mempertimbangkan rencana penundaan kenaikan standar upah minimum kota (UMK) 2019, salah satu pertimbangan, karena kondisi ekonomi ...
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram H Didi Sumardi mengharapkan agar pemkot setempat objektif menyampaikan alasan tidak menaikan standar upah minimum kota ...
Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kelas II Mataram, Nusa Tenggara Barat, menangani kasus upaya penyelundupan bibit lobster di ...
Terdakwa korupsi retribusi penyeberangan ke kawasan wisata tiga gili di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Lalu Kusnendar, dituntut pidana oleh ...
Badan Pusat Statisik Nusa Tenggara Barat merilis pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan I/2018 terkontraksi sebesar minus 0,33 persen "year on year" (yoy) atau ...
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat H Willgo Zainar mengembalikan tunjangan hari raya (THR) yang diperolehnya sebesar Rp16,48 juta ...