Mataram (Antara Mataram) - Pejabat terkait di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) segera meninjau kondisi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di Jedah, Arab Saudi, terkait kerusuhan yang terjadi di KJRI Jedah, 9 Juni 2013.

"Akhir minggu ini kami akan ke sana bersama pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, karena ada sekitar 10 persen dari TKI di sana (Arab Saudi) berasal dari NTB," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB H Mokhlis, di Mataram, Selasa.

Mokhlis mengaku langsung berkoordinasi dengan pejabat terkait di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) sesaat setelah mencuat kerusuhan di KJRI Jedah.

Dari hasil koordinasi itu, diketahui tidak ada orang NTB yang terkena dampak cukup parah akibat kerusuhan itu, atau semuanya aman.

"Tidak ada masalah, TKI/TKW asal NTB dalam kondisi aman, saat ini mereka sedang mengikuti pelayanan penerbitan dokumen perjalanan laksana paspor," ujarnya.

Meskipun diinformasikan kondisi TKI/TKW dalam kondisi aman, pejabat NTB akan tetap berkunjung ke Jedah untuk lebih memastikan keselamatan warga NTB di sana.

Pada Minggu (9/6) sore mencuat kerusuhan di KJRI Jeddah akibat lambannya pelayanan pengurusan surat terkait kebijakan pemutihan atau amnesti yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi bagi warga negara asing yang `overstayer` atau kabur dari majikannya.

Kebijakan pemutihan ini diberikan pemerintah Arab Saudi sejak 11 Mei hingga 3 Juli 2013.

Namun, KJRI Jeddah hanya membuka 12 unit loket, dan petugas yang melayani hanya 200 orang, dan KJRI hanya memberikan pelayanan pada hari Rabu.

Padahal banyak TKI over stayer yang sebetulnya ingin pulang ke tanah air mencapai ratusan ribu orang, sementara KJRI hanya sanggup memulangkan 200 orang TKI per minggu.

Dengan demikian, cukup banyak TKI yang membutuhkan dokumen perjalanan laksana paspor yang hanya diterbitkan di KJRI Jedah, sehingga terjadi antrean panjang dan terjadilah kerusuhan.

Sejumlah politisi di DPR RI, menghendaki Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, segera melakukan lobi agar pemerintah Arab Saudi mau memperpanjang waktu amnesti bagi TKI yang overstay.

Sejumlah negara melakukan hal itu untuk menyelamatkan warganya, diantaranya pemerintah India dan Filipina.

Karena itu, meski terlambat Indonesia harus segera melakukan hal itu. Selain itu, Kemenlu harus bisa memberikan izin kepada KBRI/KJRI agar dapat menerbitkan paspor kepada TKI yang masih ingin bekerja dengan bersyarat, atau dokumen perjalanan laksana paspor.

Pemerintah juga harus segera membuka loket pelayanan di wilayah lain selain di KBRI Ryadh dan KJRI Jeddah. Karena KJRI Jeddah didatangi para TKI tidak hanya dari Jeddah, namun dari wilayah lain seperti dari Makkah, Madinnah, Taif, Khamis, Musaid, Najran, Baha, Tabuk, Jizan. (*)