Mataram (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajak media massa di wilayah itu untuk berperan aktif menangkal berita bohong atau hoaks menjelang pelaksanaan pilkada serentak 2024.
Anggota Bawaslu NTB Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas, Hasan Basri mengatakan media massa sebagai pilar keempat demokrasi berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2024.
"Oleh karena itu sinergi antara media massa dan Bawaslu diharapkan akan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengawal Pilkada serentak berjalan jujur, adil, dan berintegritas," ujarnya pada diskusi bersama media massa bertajuk "Konsolidasi Media Dalam Rangka Penguatan Pemberitaan pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024" di Kota Mataram, Minggu.
Ia mengatakan konsolidasi antara media massa dan Bawaslu akan tercipta sinergitas yang erat antara keduanya untuk mendukung proses demokrasi yang lebih berkualitas di wilayah itu.
Untuk itu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi dan pentingnya pengawasan terhadap pilkada sudah harus dimulai dari sekarang.
Sebab, tahapan Pilkada 2024 akan lebih dinamis daripada saat pelaksanaan pemilu untuk memilih presiden dan anggota legislatif pada 14 Pebruari 2024 lalu.
"Pilkada biasanya lebih dinamis karena pasangan calonnya (calon kepala daerah) berada di daerah kita sendiri. Di mana untuk NTB akan berlangsung di 10 kabupaten dan kota dan satu untuk provinsi," kata Hasan.
"Tentunya dengan siar yang baik, proses demokrasi akan berjalan sukses dengan baik. Utamanya, menjelang tahapan konsolidasi Pemilu Serentak 2024," sambungnya.
Mantan Ketua Bawaslu Kota Mataram ini, menambahkan untuk memperkuat peran media massa diperlukan sebuah pola kerjasama dengan mengedepankan kolaboratif serta bertanggung jawab terhadap nilai demokrasi. Hal ini untuk mengurangi dampak pelanggaran-pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu.
"Jadi peran jurnalis sebagai pengawas pemilu, mulai dari tahapan awal hingga ditetapkannya hasil pemilu, tentu akan berdampak pada pemilu yang berjalan transparan, jujur dan berintegritas bisa kita harapkan tercapai kedepannya," katanya.
Sementara Ketua Panitia Konsolidasi Media Dalam Rangka Penguatan Pemberitaan pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Adrian, mengatakan bahwa kegiatan kali ini merupakan gelombang keempat yang berlangsung di 22 provinsi di Indonesia.
"Diharapkan melalui konsolidasi ini terbentuk kerjasama yang erat antar Bawaslu dan media massa dalam mencegah penyebaran pemberitaan hoaks di pemilihan serentak tahun ini," katanya.
Diskusi bertajuk "Konsolidasi Media Dalam Rangka Penguatan Pemberitaan pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini, dipandu wartawan NTB Lalu Suparman dengan menghadirkan narasumber Ketua Umum Pewarta Pemilu Damai dan Demokrasi sekaligus jusnalis RMOL, Achmad Satryo Yudhantoko, dan Ketua Jurnalis Parlemen NTB sekaligus wartawan Pos Bali, Fahrul Mustofa dan dihadiri sejumlah jurnalis yang bertugas di Pulau Lombok.
Anggota Bawaslu NTB Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas, Hasan Basri mengatakan media massa sebagai pilar keempat demokrasi berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2024.
"Oleh karena itu sinergi antara media massa dan Bawaslu diharapkan akan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengawal Pilkada serentak berjalan jujur, adil, dan berintegritas," ujarnya pada diskusi bersama media massa bertajuk "Konsolidasi Media Dalam Rangka Penguatan Pemberitaan pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024" di Kota Mataram, Minggu.
Ia mengatakan konsolidasi antara media massa dan Bawaslu akan tercipta sinergitas yang erat antara keduanya untuk mendukung proses demokrasi yang lebih berkualitas di wilayah itu.
Untuk itu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi dan pentingnya pengawasan terhadap pilkada sudah harus dimulai dari sekarang.
Sebab, tahapan Pilkada 2024 akan lebih dinamis daripada saat pelaksanaan pemilu untuk memilih presiden dan anggota legislatif pada 14 Pebruari 2024 lalu.
"Pilkada biasanya lebih dinamis karena pasangan calonnya (calon kepala daerah) berada di daerah kita sendiri. Di mana untuk NTB akan berlangsung di 10 kabupaten dan kota dan satu untuk provinsi," kata Hasan.
"Tentunya dengan siar yang baik, proses demokrasi akan berjalan sukses dengan baik. Utamanya, menjelang tahapan konsolidasi Pemilu Serentak 2024," sambungnya.
Mantan Ketua Bawaslu Kota Mataram ini, menambahkan untuk memperkuat peran media massa diperlukan sebuah pola kerjasama dengan mengedepankan kolaboratif serta bertanggung jawab terhadap nilai demokrasi. Hal ini untuk mengurangi dampak pelanggaran-pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu.
"Jadi peran jurnalis sebagai pengawas pemilu, mulai dari tahapan awal hingga ditetapkannya hasil pemilu, tentu akan berdampak pada pemilu yang berjalan transparan, jujur dan berintegritas bisa kita harapkan tercapai kedepannya," katanya.
Sementara Ketua Panitia Konsolidasi Media Dalam Rangka Penguatan Pemberitaan pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Adrian, mengatakan bahwa kegiatan kali ini merupakan gelombang keempat yang berlangsung di 22 provinsi di Indonesia.
"Diharapkan melalui konsolidasi ini terbentuk kerjasama yang erat antar Bawaslu dan media massa dalam mencegah penyebaran pemberitaan hoaks di pemilihan serentak tahun ini," katanya.
Diskusi bertajuk "Konsolidasi Media Dalam Rangka Penguatan Pemberitaan pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini, dipandu wartawan NTB Lalu Suparman dengan menghadirkan narasumber Ketua Umum Pewarta Pemilu Damai dan Demokrasi sekaligus jusnalis RMOL, Achmad Satryo Yudhantoko, dan Ketua Jurnalis Parlemen NTB sekaligus wartawan Pos Bali, Fahrul Mustofa dan dihadiri sejumlah jurnalis yang bertugas di Pulau Lombok.