Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan dukungan dalam meningkatkan literasi keuangan bagi penyandang disabilitas di wilayah itu.

Asisten I Setda Kota Bima, Alwi Yasin, menekankan pentingnya inklusi keuangan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

"Agar memastikan semua memiliki akses yang sama terhadap layanan keuangan yang diperlukan," ujarnya pada kegiatan edukasi keuangan bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB melalui keterangan tertulis diterima di Mataram, Rabu.

Ia mengatakan, momentum ini penting dalam upaya memperkuat kesadaran akan pentingnya literasi keuangan serta meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan bagi seluruh warga Kota Bima, termasuk mereka yang disabilitas.

"Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan dapat menjadi pusat literasi dan inklusi keuangan sehingga masyarakat memperoleh akses keuangan yang lebih mudah serta melindungi masyarakat dari berbagai produk investasi dan keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat," kata Yasin.

Baca juga: Indeks literasi keuangan NTB peringkat kedua di Indonesia

Sementara Kepala OJK NTB, Rico Rinaldy, menyampaikan inklusi keuangan adalah hak bagi semua individu, tanpa terkecuali.

"Dan kegiatan seperti ini menjadi langkah konkrit dalam mewujudkan aksesibilitas keuangan yang lebih luas bagi mereka yang memiliki disabilitas," ujarnya.

Rico berharap kegiatan ini akan menjadi titik awal dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan literasi dan pemahaman keuangan di kalangan penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangan pribadi dan mengakses layanan keuangan yang dibutuhkan.

Baca juga: Survei sebut orang Indonesia melek perencanaan keuangan

Selain itu, Rico juga berharap melalui kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat, dapat terus dilakukan upaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua warga, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dalam mengakses layanan keuangan serta mengembangkan potensi diri terutama dalam menunjang geliat ekonomi keluarga sebagai pelaku usaha kreatif baru di tengah masyarakat.

"Tentunya, OJK NTB akan terus hadir terutama dalam mengawal kemudahan akses permodalan bagi penyandang disabilitas," ucapnya.

Ia menambahkan bahwa terdapat berbagai materi edukasi keuangan bagi penyandang disabilitas mencakup dasar-dasar manajemen keuangan, literasi perbankan, perlindungan keuangan, perencanaan masa depan, teknologi keuangan, dan hak-hak keuangan. Tujuannya adalah memberikan pemahaman tentang pengelolaan uang, produk perbankan, perlindungan finansial, investasi, teknologi keuangan, serta hak-hak sebagai konsumen keuangan.

"Materi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas," katanya.

Baca juga: KNEKS susun stranas literasi syariah lewat sinergi kementerian