Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyuarakan kembali pembangunan Jalan Bypass yang menghubungkan Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat menuju Pelabuhan Kayangan di Kabupaten Lombok Timur.
Penjabat Gubernur Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi mengatakan rencana pembangunan jalan "port to port" atau dari pelabuhan ke pelabuhan yang digagas sejak tahun 2016, saat NTB menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) juga telah mendapat dukungan Presiden Jokowi yang hadir pada saat itu untuk perlu kiranya dapat diwujudkan sehingga dapat mengurangi kepadatan lalu lintas dari timur ke barat Pulau Lombok.
"Kita berharap ini dapat diwujudkan, apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk pembangunan jalan "port to port" untuk mengurangi beban kepadatan lalu lintas poros jalan yang saat ini ada dari timur ke barat," ujarnya di Mataram, Jumat.
Ia mengakui, tanpa disadari pembangunan jalan yang menghubungkan timur dan barat Pulau Lombok ini sudah terbangun separuh di tengah Pulau Lombok. Jalan yang di maksudkannya tersebut, yakni Jalan Bypass I dari bundaran Giri Menang Square (GMS) di Gerung Lombok Barat menuju Bandara Internasional Zainudin Abdul Majid (BIZAM).
Selanjutnya Jalan Byapass II dari bundaran Giri Menang Square (GMS) di Gerung Lombok Barat menuju Kota Mataram. Kemudian tersambung lagi dari Jalan Byapass III, yakni dari Bizam menuju Bundaran Sunggung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah.
"Mudah-mudahan ini bisa tersambung lagi dalam waktu dekat. Mulai dari wilayah selatan menuju Kayangan yang tersambung ke GMS kemudian ke Lembar, sehingga Jalan Bypass Kayangan - Lembar bisa terwujud," kata Gita.
Menurutnya, bila Jalan Bypass Kayangan - Lembar bisa terbangun, maka distribusi logistik nasional dari Kayangan melewati selatan menuju Lembar bisa menjadi lebih lancar. Mengingat, beban kepadatan lalu lintas saat ini sangat padat bila melewati jalur yang ada saat ini.
"Makanya saya minta Bappeda dan PUPR NTB untuk mengawal ini. Sebab, kalau ini terwujud kepadatan lalu lintas di Jalan Pulau Lombok yang ada saat ini sudah tidak ada atau bisa dikurangi," tegasnya.
Sementara pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas PUPR NTB, Lies Nurkomalasari mengatakan rencana pembangunan jalan bypass tersebut sudah masuk dalam tahap lelang "feasibility study" (FS). Total panjang jalan ini bila terbangun mencapai 75 kilometer.
"Lagi lelang nanti kita akan nunggu revisi "detailed engineering design" (DED) dari Jakarta," ujar Lies Nurkomalasari.
Baca juga: Sempat ditutup warga, Polisi buka blokade Jalan Bypass Mandalika-Bandara Lombok
Baca juga: Bypass Labulia Lombok Tengah minim penerangan hingga rawan kecelakaan
Lies mengakui meski jalan bypass tersebut tidak masuk dalam proyek strategis nasional, dirinya optimis pembangunan jalan yang menghubungkan Pelabuhan Kayangan menuju Pelabuhan Lembar tersebut bisa terwujud.
"Bisa, karena kita lagi lobi-lobi bangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Apakah nanti di biayai melalui inpres jalan daerah atau apa. Terpenting kita FS dulu," katanya.
Penjabat Gubernur Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi mengatakan rencana pembangunan jalan "port to port" atau dari pelabuhan ke pelabuhan yang digagas sejak tahun 2016, saat NTB menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) juga telah mendapat dukungan Presiden Jokowi yang hadir pada saat itu untuk perlu kiranya dapat diwujudkan sehingga dapat mengurangi kepadatan lalu lintas dari timur ke barat Pulau Lombok.
"Kita berharap ini dapat diwujudkan, apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk pembangunan jalan "port to port" untuk mengurangi beban kepadatan lalu lintas poros jalan yang saat ini ada dari timur ke barat," ujarnya di Mataram, Jumat.
Ia mengakui, tanpa disadari pembangunan jalan yang menghubungkan timur dan barat Pulau Lombok ini sudah terbangun separuh di tengah Pulau Lombok. Jalan yang di maksudkannya tersebut, yakni Jalan Bypass I dari bundaran Giri Menang Square (GMS) di Gerung Lombok Barat menuju Bandara Internasional Zainudin Abdul Majid (BIZAM).
Selanjutnya Jalan Byapass II dari bundaran Giri Menang Square (GMS) di Gerung Lombok Barat menuju Kota Mataram. Kemudian tersambung lagi dari Jalan Byapass III, yakni dari Bizam menuju Bundaran Sunggung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah.
"Mudah-mudahan ini bisa tersambung lagi dalam waktu dekat. Mulai dari wilayah selatan menuju Kayangan yang tersambung ke GMS kemudian ke Lembar, sehingga Jalan Bypass Kayangan - Lembar bisa terwujud," kata Gita.
Menurutnya, bila Jalan Bypass Kayangan - Lembar bisa terbangun, maka distribusi logistik nasional dari Kayangan melewati selatan menuju Lembar bisa menjadi lebih lancar. Mengingat, beban kepadatan lalu lintas saat ini sangat padat bila melewati jalur yang ada saat ini.
"Makanya saya minta Bappeda dan PUPR NTB untuk mengawal ini. Sebab, kalau ini terwujud kepadatan lalu lintas di Jalan Pulau Lombok yang ada saat ini sudah tidak ada atau bisa dikurangi," tegasnya.
Sementara pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas PUPR NTB, Lies Nurkomalasari mengatakan rencana pembangunan jalan bypass tersebut sudah masuk dalam tahap lelang "feasibility study" (FS). Total panjang jalan ini bila terbangun mencapai 75 kilometer.
"Lagi lelang nanti kita akan nunggu revisi "detailed engineering design" (DED) dari Jakarta," ujar Lies Nurkomalasari.
Baca juga: Sempat ditutup warga, Polisi buka blokade Jalan Bypass Mandalika-Bandara Lombok
Baca juga: Bypass Labulia Lombok Tengah minim penerangan hingga rawan kecelakaan
Lies mengakui meski jalan bypass tersebut tidak masuk dalam proyek strategis nasional, dirinya optimis pembangunan jalan yang menghubungkan Pelabuhan Kayangan menuju Pelabuhan Lembar tersebut bisa terwujud.
"Bisa, karena kita lagi lobi-lobi bangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Apakah nanti di biayai melalui inpres jalan daerah atau apa. Terpenting kita FS dulu," katanya.