Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperbaiki data kemiskinan sebagai langkah paling mendesak untuk menurunkan angka penduduk miskin di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Sosial NTB Ahsanul Khalik di Mataram Kamis mengatakan, verifikasi data dari tingkat desa maupun kelurahan secara berkesinambungan sangat penting untuk kesahihan data kemiskinan.
"Tujuannya agar tingkat validitas data kemiskinan menjadi lebih baik, sehingga sasaran penerima manfaat dari berbagai program bantuan sosial dan perlindungan sosial lebih tepat," ujarnya.
Ahsanul menuturkan, ketepatan sasaran penerima manfaat menjadi pemicu utama penurunan angka kemiskinan lebih cepat.
Pada Maret 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat ada sebanyak 709 ribu jiwa atau setara 12,91 persen.
Jumlah itu jauh lebih sedikit bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu di mana penduduk miskin masih mencapai angka 751 ribu jiwa atau setara 13,85 persen.
Menurut Ahsanul, kemampuan keuangan daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat tidak sebesar daerah lain. Oleh karena itu program yang dijalankan harus lebih mengena terhadap permasalahan kemiskinan.
"Ini harus dikeroyok melalui program bukan saja dinas sosial, tapi program pada semua perangkat daerah dengan sasaran masyarakat miskin sesuai tugas dan fungsi masing-masing," katanya.
Ahsanul mengungkapkan lebih lanjut bahwa Nusa Tenggara Barat sangat bergantung terhadap berbagai program penanganan kemiskinan dari kementerian maupun lembaga.
Intervensi pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial melalui Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai atau Bantuan Sosial Sembako, serta Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)
"Itu juga sebabnya perbaikan data menjadi penting bagi kami di NTB karena bantuan pusat selalu mendasar data yang dijamin validitasnya, sehingga kesalahan sasaran dalam pemberian bantuan sosial menjadi semakin kecil," kata Ahsanul.
Kepala Dinas Sosial NTB Ahsanul Khalik di Mataram Kamis mengatakan, verifikasi data dari tingkat desa maupun kelurahan secara berkesinambungan sangat penting untuk kesahihan data kemiskinan.
"Tujuannya agar tingkat validitas data kemiskinan menjadi lebih baik, sehingga sasaran penerima manfaat dari berbagai program bantuan sosial dan perlindungan sosial lebih tepat," ujarnya.
Ahsanul menuturkan, ketepatan sasaran penerima manfaat menjadi pemicu utama penurunan angka kemiskinan lebih cepat.
Pada Maret 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat ada sebanyak 709 ribu jiwa atau setara 12,91 persen.
Jumlah itu jauh lebih sedikit bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu di mana penduduk miskin masih mencapai angka 751 ribu jiwa atau setara 13,85 persen.
Menurut Ahsanul, kemampuan keuangan daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat tidak sebesar daerah lain. Oleh karena itu program yang dijalankan harus lebih mengena terhadap permasalahan kemiskinan.
"Ini harus dikeroyok melalui program bukan saja dinas sosial, tapi program pada semua perangkat daerah dengan sasaran masyarakat miskin sesuai tugas dan fungsi masing-masing," katanya.
Ahsanul mengungkapkan lebih lanjut bahwa Nusa Tenggara Barat sangat bergantung terhadap berbagai program penanganan kemiskinan dari kementerian maupun lembaga.
Intervensi pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial melalui Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai atau Bantuan Sosial Sembako, serta Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)
"Itu juga sebabnya perbaikan data menjadi penting bagi kami di NTB karena bantuan pusat selalu mendasar data yang dijamin validitasnya, sehingga kesalahan sasaran dalam pemberian bantuan sosial menjadi semakin kecil," kata Ahsanul.