Mataram (Antaranews NTB) - Solidaritas Perempuan Mataram menuntut Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, untuk secara tegas dan serius menangani persoalan alih fungsi lahan pertanian produktif dan mengembalikan kedaulatan perempuan atas sumber-sumber pangannya.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan Mataram Eli Sukemi, dalam rangka memperingati Hari Kartini dan Hari Bumi Internasional 2018, di Mataram, Selasa.

Solidaritas Perempuan Mataram, kata dia, menemukan fakta bahwa perempuan petani semakin kesulitan menanggung biaya produksi yang semakin tinggi, sehingga membuat mereka terjerat utang.

Sementara hasil penjualan produksi padi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan untuk membayar utang.

"Belum lagi ancaman gagal tanam maupun gagal panen yang dihadapi akibat perubahan iklim sehingga membuat petani terus menerus terjerat utang," ujar perempuan berjilbab ini.

Lebih lanjut, ia mengatakan persoalan lainnya adalah alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi pembangunan perumahan semakin tidak terkendali.

Selain menghilangkan lahan pertanian sebagai sumber kehidupan perempuan petani, alih fungsi lahan juga berpengaruh terhadap debit air untuk produksi padi maupun konsumsi keseharian warga.

Perempuan yang akrab disapa Eli ini mencontohkan beberapa lokasi yang mengalami penurunan debit air, seperti di Desa Kekeri, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat.

Jumlah sumber mata air di desa itu menyusut dari 13 menjadi 5 lokasi sumber mata air. Kondisi tersebut tentu sangat berpengaruh bagi perempuan petani.

"Hilangnya lahan pertanian menjadikan banyak buruh tani yang kehilangan pekerjaan. Hal ini juga yang mendorong perempuan buruh tani untuk bermigrasi kerja ke luar negeri menjadi buruh migran tanpa perlindungan hak-hak yang layak," kata Eli.

Situasi demikian tentu mengancam kedaulatan pangan warga Kabupaten Lombok Barat, terutama perempuan yang perannya sangat lekat dengan pangan.

Selain itu, menurut perempuan asal Sumbawa ini, alih fungsi lahan pertanian yang massif juga mengancam ekosistem dan merusak lingkungan.

"Kami menuntut ada langkah nyata dan tegas dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengatasi persoalan lingkungan dan kedaulatan pangan kaum perempuan," ucapnya. (*)