Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan pembentukan Subsatgas Siber judi daring (online) untuk menyelesaikan permasalahan judi tersebut secara lebih menyeluruh, kolaboratif, dan efisien di lingkungan pemerintah setempat.
Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Kamis, mengatakan masalah judi online ini sudah menjadi atensi nasional dari Kementerian Komunikasi dan Digital RI, sementara upaya penanganan di daerah masih bersifat imbauan.
"Kami tidak bisa mengambil tindakan lebih dari imbauan, karena belum ada regulasi dasar sebagai acuan," katanya.
Baca juga: Kasus kekerasan akibat judi "online" di Mataram masih nihil
Kasus judi online saat ini, katanya, sudah sangat meresahkan masyarakat hingga dapat berpotensi pada kekerasan anak dan perempuan serta dampak negatif lainnya.
Terkait dengan itu, wali kota berharap ada Subsatgas Siber yang dibentuk di tingkat kota agar Pemerintah Kota Mataram dapat melakukan penindakan, terutama pada kalangan aparatur sipil negara (ASN) yang terindikasi melakukan judi online.
Hal itu tentu akan berlaku secara umum, termasuk di sekolah dan tenaga pendidik, sebab virus judi online ini sudah menyebar ke mana-mana.
"Kalau sudah ada Subsatgas Siber, kami bisa ambil sikap tegas terhadap ASN atau tenaga pendidik yang terbukti melakukan judi online," katanya.
Baca juga: Internet sehat disosialisasikan di Mataram antisipasi judi online
Mohan mengatakan dalam upaya penanganan judi online, Pemerintah Kota Mataram tidak bisa berjalan sendiri, harus didukung oleh lembaga lain, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena itu terkait dengan transaksi uang, dan aparat penegak hukum (APH) baik TNI maupun Polri.
"Untuk pembentukan Subsatgas Siber judi online, kami siap memberikan dukungan, termasuk dari sisi anggaran satgas," katanya.
Baca juga: SMAN 2 Mataram sidak handphone siswa antisipasi konten judi "online"
Baca juga: Pemkot Mataram bentuk tim tanggap penyusupan judi online
Baca juga: Dinsos: Tak ditemukan penerima bansos di Mataram bermain judi online
Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Kamis, mengatakan masalah judi online ini sudah menjadi atensi nasional dari Kementerian Komunikasi dan Digital RI, sementara upaya penanganan di daerah masih bersifat imbauan.
"Kami tidak bisa mengambil tindakan lebih dari imbauan, karena belum ada regulasi dasar sebagai acuan," katanya.
Baca juga: Kasus kekerasan akibat judi "online" di Mataram masih nihil
Kasus judi online saat ini, katanya, sudah sangat meresahkan masyarakat hingga dapat berpotensi pada kekerasan anak dan perempuan serta dampak negatif lainnya.
Terkait dengan itu, wali kota berharap ada Subsatgas Siber yang dibentuk di tingkat kota agar Pemerintah Kota Mataram dapat melakukan penindakan, terutama pada kalangan aparatur sipil negara (ASN) yang terindikasi melakukan judi online.
Hal itu tentu akan berlaku secara umum, termasuk di sekolah dan tenaga pendidik, sebab virus judi online ini sudah menyebar ke mana-mana.
"Kalau sudah ada Subsatgas Siber, kami bisa ambil sikap tegas terhadap ASN atau tenaga pendidik yang terbukti melakukan judi online," katanya.
Baca juga: Internet sehat disosialisasikan di Mataram antisipasi judi online
Mohan mengatakan dalam upaya penanganan judi online, Pemerintah Kota Mataram tidak bisa berjalan sendiri, harus didukung oleh lembaga lain, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena itu terkait dengan transaksi uang, dan aparat penegak hukum (APH) baik TNI maupun Polri.
"Untuk pembentukan Subsatgas Siber judi online, kami siap memberikan dukungan, termasuk dari sisi anggaran satgas," katanya.
Baca juga: SMAN 2 Mataram sidak handphone siswa antisipasi konten judi "online"
Baca juga: Pemkot Mataram bentuk tim tanggap penyusupan judi online
Baca juga: Dinsos: Tak ditemukan penerima bansos di Mataram bermain judi online