Mataram (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI bersama Bank Indonesia (BI) bersinergi mendorong pengembangan desa wisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bisa menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat di perdesaan.
"Komisi XI dan Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB bersama-sama untuk mendorong berkembangnya desa wisata di NTB," kata Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra dari Daerah Pemilihan NTB, H Willgo Zainar, di Mataram, Senin.
Ia mengatakan salah satu bentuk upaya mendorong berkembangnya desa wisata adalah dengan menyerap aspirasi dari kelompok sadar wisata (pokdarwis) se-Pulau Lombok, dan beberapa perwakilan kepala desa yang sudah dijadikan desa wisata.
Beragam aspirasi disampaikan dalam sosialisasi tentang peran Bank Indonesia mendukung pariwisata di NTB.
Dalam sosialisasi tersebut, kata Willgo, diperoleh berbagai informasi dari ratusan peserta yang hadir tentang persoalan yang masih dihadapi terkait pengembangan desa wisata.
Ada juga informasi tentang potensi desa wisata yang bisa dikembangkan lagi, namun terkendala aturan di tingkat kementerian.
Secara umum, menurut dia, para kepala desa sudah mulai sadar tentang pentingnya pengembangan desa wisata. Hanya saja masih butuh pendampingan dari pemerintah, baik terkait sumber daya manusia wisata, pola pengembangan desa wisata, hingga bantuan infrastruktur untuk pembangunannya.
"Seluruh masukan dari pokdarwis dan para kepala desa akan ditindaklanjuti di DPR dan kementerian. Nanti BI bisa membantu dari sisi digitalisasi pemasaran desa wisata. Jadi tentu kita ini mendengar kemudian menindaklanjuti aspirasi masyarakat untuk pengembangan ini," ujar Willgo yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB, Achris Sarwani, mengatakan pihaknyajuga memiliki tanggung jawab untuk membantu pengembangan desa wisata.
Pengembangan itu diarahkan dalam bentuk sistem pemasaran dari desa wisata yang terintegrasi secara digital.
"BI itu tetap memberikan dukungan. Kami berharap setelah desa wisata punya produk yang unik atau sesuatu yang bisa dijual, kami bantu memasarkan. Yang penting adalah buat kemasan sesuai standarnya pariwisata dan standar online," katanya.
Menurut Achris, pengembangan desa wisata akan dapat membantu meningkatkan sumbangan produk domestok regional bruto (PDRB) NTB dari sektor pariwisata yang selama ini masih kecil dibandingkan dengan sektor pembangunan lainnya.
Dampak ekonomi dari berkembangnya desa wisata juga akan dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di perdesaan.
"Melalui sosialisasi ini, kami juga mendapat berbagai masukan tentang pengembangan desa wisata dan tahu siapa-siapa orang yang berkecimpung dalam upaya pengembangan desa wisata di NTB," ucap Achris.
"Komisi XI dan Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB bersama-sama untuk mendorong berkembangnya desa wisata di NTB," kata Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra dari Daerah Pemilihan NTB, H Willgo Zainar, di Mataram, Senin.
Ia mengatakan salah satu bentuk upaya mendorong berkembangnya desa wisata adalah dengan menyerap aspirasi dari kelompok sadar wisata (pokdarwis) se-Pulau Lombok, dan beberapa perwakilan kepala desa yang sudah dijadikan desa wisata.
Beragam aspirasi disampaikan dalam sosialisasi tentang peran Bank Indonesia mendukung pariwisata di NTB.
Dalam sosialisasi tersebut, kata Willgo, diperoleh berbagai informasi dari ratusan peserta yang hadir tentang persoalan yang masih dihadapi terkait pengembangan desa wisata.
Ada juga informasi tentang potensi desa wisata yang bisa dikembangkan lagi, namun terkendala aturan di tingkat kementerian.
Secara umum, menurut dia, para kepala desa sudah mulai sadar tentang pentingnya pengembangan desa wisata. Hanya saja masih butuh pendampingan dari pemerintah, baik terkait sumber daya manusia wisata, pola pengembangan desa wisata, hingga bantuan infrastruktur untuk pembangunannya.
"Seluruh masukan dari pokdarwis dan para kepala desa akan ditindaklanjuti di DPR dan kementerian. Nanti BI bisa membantu dari sisi digitalisasi pemasaran desa wisata. Jadi tentu kita ini mendengar kemudian menindaklanjuti aspirasi masyarakat untuk pengembangan ini," ujar Willgo yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB, Achris Sarwani, mengatakan pihaknyajuga memiliki tanggung jawab untuk membantu pengembangan desa wisata.
Pengembangan itu diarahkan dalam bentuk sistem pemasaran dari desa wisata yang terintegrasi secara digital.
"BI itu tetap memberikan dukungan. Kami berharap setelah desa wisata punya produk yang unik atau sesuatu yang bisa dijual, kami bantu memasarkan. Yang penting adalah buat kemasan sesuai standarnya pariwisata dan standar online," katanya.
Menurut Achris, pengembangan desa wisata akan dapat membantu meningkatkan sumbangan produk domestok regional bruto (PDRB) NTB dari sektor pariwisata yang selama ini masih kecil dibandingkan dengan sektor pembangunan lainnya.
Dampak ekonomi dari berkembangnya desa wisata juga akan dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di perdesaan.
"Melalui sosialisasi ini, kami juga mendapat berbagai masukan tentang pengembangan desa wisata dan tahu siapa-siapa orang yang berkecimpung dalam upaya pengembangan desa wisata di NTB," ucap Achris.