Mataram (Antaranews NTB) - Anggota Komisi XI DPR Fraksi Gerindra dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat Willgo Zainar menyambut baik sikap pemerintah membatalkan kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang masuk dalam bagian Paket Kebijakan Ekonomi ke-16.
"Kita sambut baik pembatalan tersebut. Rakyat, media harus tetap kritis pada pemerintah untuk kebaikan bersama," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima di Mataram, Kamis.
Semestinya, kata dia, sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan harus dibicarakan dengan para pihak terkait, khususnya pelaku usaha.
"Jangan diluncurkan dulu, kemudian gaduh, baru dibatalkan. Tidak elok," ujar Willgo yang juga menjabat Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR.
Ia juga meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak asal mengeluarkan kebijakan yang sifatnya coba-coba. Pemerintah harus memikirkan secara matang dampak negatif terhadap 250 juta rakyat Indonesia sebelum mengeluarkan kebijakan.
"Untuk susu anak saja, nggak boleh coba-coba. Apalagi ini kebijakan negara, jangan sampai rakyat dibuat susah. Tanggung jawabnya berat. Alhamdulillah cepat sadar sebelum kebijakan diberlakukan," kata Willgo.
Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membatalkan kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang masuk dalam bagian Paket Kebijakan Ekonomi ?(PKE) ke-16.
Keputusan pencoretan itu disampaikan Jokowi saat menutup secara resmi Rapimnas Kadin di Hotel Alila, Solo, Rabu (28/11).
Kebijakan pembatalan tersebut diambil setelah mendengar keluhan Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani.
Jokowi batalkan relaksasi DNI, Politisi Gerindra sambut baik
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra daerah pemilihan NTB H Willgo Zainar. (Foto Antaranews NTB/ist)
Kita sambut baik pembatalan tersebut. Rakyat, media harus tetap kritis pada pemerintah untuk kebaikan bersama
