Dompu (ANTARA) - Anggota Fraksi NasDem DPRD Dompu mengingatkan pemerintahan baru pasangan Bupati Bambang Firdaus - Wakil Bupati Syirajuddin (BBF-DJ), soal mutasi dan rotasi jabatan di pemerintahannya agar melalui evaluasi.
“Rotasi dan mutasi harus diawali dengan evaluasi yang komprehensif serta mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas daerah. Ini penting agar kebijakan berjalan efektif tanpa mengganggu stabilitas pemerintahan,” katanya kepada ANTARA, Rabu.
Dikatakannya, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menegaskan penerapan sistem merit dalam penempatan dan promosi jabatan.
Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mewajibkan mutasi didasarkan pada kompetensi dan kinerja.
"Dan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016, yang mensyaratkan persetujuan gubernur atau Menteri Dalam Negeri dalam pengangkatan pejabat tinggi di lingkungan pemerintah daerah," jelas anggota Komisi I DPRD Dompu ini.
Baca juga: Sekda Gatot Gunawan ditunjuk sebagai Plh Bupati Dompu
Menurutnya, tujuan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat sebelum dilakukan mutasi dan rotasi, agar kebijakan ini benar-benar mengacu pada kebutuhan daerah.
“Pastikan bahwa rotasi jabatan dilakukan demi kemajuan daerah, bukan sekedar untuk kepentingan kelompok tertentu. Karena semuanya sudah diatur oleh Peraturan perundang-undangan yang ada," bebernya.
Lebih lanjut politisi umur 26 tahun ini, mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam proses tersebut untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.
“Semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan organisasi masyarakat sipil, harus dilibatkan dalam proses ini agar rotasi dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi oleh publik,” ujarnya.
"Bupati dan Wakil Bupati baiknya, membuka ruang dialog dengan berbagai pihak agar kebijakan ini benar-benar membawa manfaat bagi kemajuan daerah," tambahnya.
Baca juga: Menanti gebrakan Bambang Firdaus dan Syirajuddin wujudkan Dompu maju dan sejahtera
Imansyah berharap, agar dalam pelelangan jabatan, pemerintah Dompu ke depan menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebagaimana yang tercantum dalam visi-misi Bambang Firdaus - Syirajuddin.
"Kita harapkan pemerintah baru BBF-DJ, jauh dan terhindar dari praktik KKN," imbuh mantan aktivis IMM cabang Mataram ini.
Lebih lanjut politisi NasDem ini menyampaikan, harapan publik pada tata kelola pemerintahan baru. Masyarakat Dompu menantikan bagaimana kebijakan ini akan diimplementasikan.
"Jika rotasi jabatan dilakukan secara profesional dan berbasis kinerja, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik," paparnya.
Baca juga: Wabup Dompu sampaikan maaf dan terima kasih di akhir jabatannya
"Namun, jika tidak dilakukan dengan prinsip transparansi, kebijakan ini berpotensi memunculkan resistensi di kalangan aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat," pungkasnya.
Diketahui, Pemerintahan Kabupaten Dompu memasuki babak baru di bawah kepemimpinan pasangan BBF-DJ. Salah satu, agenda utama yang akan segera dilakukan adalah rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya penyegaran birokrasi dan peningkatan efektivitas pemerintahan.
Wacana ini, telah memunculkan berbagai respons, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
Baca juga: Bupati Dompu terpilih Bambang Firdaus janjikan perbaikan ekonomi
Baca juga: Begini pidato Bambang Firdaus usai ditetapkan sebagai Bupati Dompu terpilih
