Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan skema kredit usaha rakyat atau KUR khusus para calon pekerja migran asal NTB dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp10 miliar.
"Alokasi anggaran untuk tahap awal sebesar Rp10 miliar dengan potensi penambahan sesuai kebutuhan dan perkembangan program," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB Aidy Furqon dalam pernyataan di Mataram, Selasa.
Aidy mengatakan skema KUR bagi pekerja migran asal NTB tersebut bekerja sama dengan Bank NTB Syariah selaku perusahaan milik daerah. Pemerintah NTB tidak memberikan uang tunai bagi para pekerja migran yang mengajukan kredit usaha.
Proses pembiayaan diberikan secara terintegrasi yang mencakup proses rekrutmen, pelatihan kerja, jaminan sosial dan kesehatan, pengurusan visa, paspor, hingga perizinan kerja. Menurut Aidy, skema itu dirancang agar calon pekerja migran mendapatkan perlindungan sejak tahap awal keberangkatan dan meminimalkan potensi praktik nonprosedural yang selama ini masih menjadi persoalan.
Baca juga: Menkeu Purbaya mengusulkan agar Kemenkeu ambil alih PNM dari Danantara
"Mereka tidak diberikan uang tunai. Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui lembaga resmi perekrut dan penyalur tenaga kerja," ucapnya.
Lebih lanjut Aidy menyampaikan bahwa pemerintah NTB bersama Bank NTB Syariah saat ini masih menyusun regulasi KUR pekerja migran agar memiliki payung hukum yang kuat sebelum diluncurkan secara resmi.
Skema pembiayaan terintegrasi menjadi langkah strategis pemerintah NTB dalam membangun tata kelola penempatan pekerja migran yang lebih aman, terstruktur, dan berkelanjutan. Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) pada 2025, sebanyak 25.062 penduduk Nusa Tenggara Barat berangkat menjadi pekerja migran secara legal.
Baca juga: Bank NTB Syariah fokus salurkan pembiayaan UMKM dan KUR pada 2026
Kontribusi terbesar pekerja migran berasal dari Kabupaten Lombok Timur sebanyak 12.029 orang, lalu diikuti oleh Kabupaten Lombok Tengah 7.156 orang, Lombok Barat 4.625 orang, Lombok Utara 702 orang, dan Kota Mataram 637 orang.
Malaysia menjadi negara tujuan utama penempatan para pekerja migran asal Nusa Tenggara Barat tersebut dengan jumlah 23.685 orang. Sepanjang Januari hingga Desember 2025, Badan Pusat Statistik mencatat nilai remitansi atau transfer uang yang dikirim oleh para pekerja migran kepada keluarga mereka di NTB sebanyak Rp221,46 miliar.