Mataram tunda pemberangkatan PMI ke Timur Tengah di tengah krisis

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengkaji kembali pemberian rekomendasi pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Timur Tengah di saat kondisi krisis yang tengah memanas di kawasan tersebut.

"Di tengah kondisi krisis saat ini, pemberian rekomendasi baru bagi PMI akan dikaji lebih dalam sesuai perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah," kata Asisten II Setda Kota Mataram sekaligus Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram H Miftahurrahman di Mataram, Rabu.

Hal tersebut disampaikan, karena meskipun saat ini sedang terjadi konflik di Timur Tengah, namun animo masyarakat di Kota Mataram menjadi PMI tetap tinggi. Hal itu terbukti dari jumlah PMI asal Kota Mataram yang saat ini sedang berada di Timur Tengah tercatat sebanyak 238 orang.

Sebanyak 238 PMI asal Kota Mataram yang kini berada di Timur Tengah terkonsentrasi terbesar berada di Arab Saudi dengan jumlah mencapai 199 orang, kemudian 33 orang berada di Uni Emirat Arab (UEA), 4 orang di Kuwait, dan 2 orang di Bahrain.

Namun, mengingat situasi di Timur Tengah belum stabil, katanya, Disnaker akan lebih selektif dalam pemberian rekomendasi pemberangkatan PMI, sebab sampai sekarang belum ada petunjuk untuk penutupan atau penghentian pengiriman secara resmi.

"Tapi dalam kondisi ini kami harus waspada dan mengantisipasi kemungkinan yang ada," katanya.

Baca juga: Sebanyak 25.062 warga NTB berangkat jadi PMI legal sepanjang 2025

Menurutnya, kewenangan penuh terkait pengawasan, kelayakan pengiriman, dan izin berada di tangan pemerintah pusat dan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).

Sementara proses di tingkat kabupaten/kota masih terbatas pada tahap seleksi administrasi dan pemberian rekomendasi. Namun, untuk sementara waktu, pemberian rekomendasi baru akan dikaji lebih dalam sesuai perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah.

Miftah mengimbau para PMI asal Kota Mataram yang kini berada di wilayah Timur Tengah agar meningkatkan kewaspadaan. Meskipun hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait kendala PMI Kota Mataram.

Karena itu, pihaknya terus meningkatkan koordinasi intensif dengan pemerintah provinsi dan BP3MI untuk mengetahui kondisi PMI di masing-masing negara penempatan.

"Kami berharap PMI yang saat ini sudah berada di Timur Tengah segera melapor ke KBRI setempat untuk pendataan dan perlindungan," katanya.

Selain itu, tambah Miftah, warga diharapkan tidak panik dan tetap mengikuti instruksi dari perwakilan pemerintah Indonesia di sana dan tetap waspada guna mengurangi risiko dengan memperhatikan situasi keamanan di lingkungan sekitar.