Mataram (ANTARA) - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Construction Sector Transparency (CoST) mendorong transparansi dan akuntabilitas pembangunan infrastruktur untuk publik di wilayah setempat.
Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) NTB sekaligus Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar mengatakan pentingnya keterbukaan data pembangunan infrastruktur kepada publik.
"Keberhasilan pembangunan tidak hanya bertumpu kepada kesiapan fisik semata. Melainkan juga pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik," ujarnya pada kegiatan diskusi bersama media, organisasi masyarakat sipil (CSO), dan akademisi melalui keterangan di Mataram, Rabu.
Ia menyatakan pemerintah daerah dituntut mampu menyajikan data secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Bagaimana kita menyajikan data secara transparan. Tentunya ada beberapa hal yang dibatasi, namun informasi terkait pembangunan infrastruktur harus disajikan secara terbuka agar masyarakat dapat ikut mengawasi," kata Ervan.
Ervan menjelaskan, keterbukaan data tersebut akan membantu masyarakat, media, maupun akademisi dalam menghubungkan data untuk pengembangan perencanaan infrastruktur di masa mendatang.
Selain itu, Ervan menyebut pemerintah daerah harus bersiap memenuhi kebijakan alokasi anggaran infrastruktur sebesar 40 persen pada tahun depan.
"Insya Allah tahun depan, mau tidak mau daerah harus memenuhi 40 persen anggaran untuk infrastruktur. Karena itu, semua prosesnya harus transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan," katanya.
Kepala Bidang Lalu Lintas, Baiq Musfiatin mengatakan melalui platform Intrans NTB merupakan sistem transparansi data infrastruktur di NTB yang bertujuan mempermudah akses publik terhadap data infrastruktur.
"Platform ini mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, serta menyediakan data," ujarnya.
Ia menuturkan Intras, menurutnya memenuhi 40 jenis data transparansi sesuai keputusan internasional dan bisa diakses selama ada jaringan internet.
Sementara Ketua PWI NTB, Ahmad Ikliludin mengatakan data infrastruktur sangat penting bagi jurnalis guna menjadi referensi dalam menyusun berita dan dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat.
"Tentu selama ini kita tantangan mengolah data-data infrastruktur sehingga menjadi menarik. Ini penting menyangkut transparansi, akuntabilitas publik karena anggaran dari APBD," ujarnya.
Menurutnya anggaran untuk infrastruktur di butuhkan transparansi agar ada kontrol media untuk daerah.
"Supaya kami bisa melakukan verifikasi data untuk pemberitaan," katanya.
Baca juga: Pemprov NTB bentuk satuan tugas guna antisipasi macet angkutan hewan kurban
Baca juga: Puncak arus balik di NTB diprediksi H+7 Lebaran
Baca juga: Bandara Bima buka rute ke Labuan Bajo NTT