Lombok Barat dan Bangli menjalin kemitraan perdagangan pangan

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Pemerintah Kabupaten Bangli, Bali, menjalin kemitraan mengenai distribusi dan pemasaran berbagai jenis komoditas pangan.

Dokumen kesepakatan perdagangan tersebut ditandatangani oleh Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid, dan Bupat Bangli, I Made Gianyar, di Lombok Barat, Rabu.

Penandatangan dokumen kerja sama tersebut disaksikan Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Sapto Widyatmiko, dan Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB, sekaligus Wakil Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) NTB, Achris Sarwani.

Bupati Bangli, I Made Gianyar menjelaskan, kesepakatan perdagangan tersebut merupakan perwujudan sinergi saling membantu antara Bangli dan Lombok Barat dalam distribusi dan pemasaran pangan, yang sejalan dengan spirit pola pembangunan nasional semesta berencana.

"Komoditas yang kami pasarkan dari Bangli antara lain adalah bawang merah dan telur. Selain itu, kami juga ingin belajar dengan TPID Lombok Barat, karena tahun lalu menjadi TPID terbaik nasional," katanya.

Senada dengan I Made Gianyar, Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid mengatakan, dengan adanya kesepakatan bersama tersebut diharapkan dapat mempercepat distribusi dan pemasaran pangan serta sebagai langkah penyelesaian hambatan dan inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Untuk Lombok Barat, komoditas yang kami siapkan adalah jagung, cabai, pisang, pakan ternak, kelapa, dan jamur. Tapi tentu untuk komoditas lain juga bisa kita lakukan jika dibutuhkan dan potensinya bagus," ujar Fauzan.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB, Achris Sarwani, menyambut baik penandatanganan kerja sama perdagangan antara Bangli dan Lombok Barat.

Menurut dia, pengendalian inflasi di daerah sangat dipengaruhi oleh pasokan atau ketersediaan komoditas, sedangkan di sisi lain, setiap daerah tidak bisa memproduksi seluruh kebutuhan pokoknya secara mandiri sehingga sangat membutuhkan pasokan dari daerah lain.

Achris menambahkan pengendalian inflasi di suatu daerah tidak bisa hanya ditangani sendiri oleh daerah tersebut, perlu kerjasama dan koordinasi antar daerah agar pengendalian harga dapat berjalan dengan lebih efektif dan optimal.

"Kita harapkan dengan adanya kerja sama ini, kita bisa mengetahui di daerah tertentu kelebihan pasokan atau kekurangan pasokan komoditas apa, sehingga proses distribusi bisa dilakukan dengan lancar dan tepat," kata Achris.

Deputi Direktur Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Sapto Widyatmiko  terus mendorong kerja sama perdagangan antar-daerah untuk memastikan harga komoditas tetap stabil.

"Meskipun perdagangan antar-daerah tetap dapat dilakukan tanpa adanya kesepakatan bersama, namun dengan adanya kesepakatan bersama, proses koordinasi serta pertukaran informasi dan data bisa dilakukan dengan lebih cepat," ucap Sapto.