"Pertama itu Papua, kemudian Papua Barat, Maluku, NTT, baru NTB," kata Rizal yang ditemui bersama Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal usai mengikuti rapat evaluasi penanganan COVID-19 via virtual dengan pejabat Forkopimda NTB di Lapangan Bhara Daksa, Mapolda NTB, Senin.
Dari data tersebut, penyerapan anggaran di NTB khususnya untuk belanja insentif nakes baru mencapai 37,29 persen. Meski tidak menyabut nilai serapan anggaran, Rizal menjelasakan, bahwa persentase penyerapannya lebih rendah dibandingkan data nasional yang sudah mencapai 40,8 persen.
Kemudian untuk penyerapan anggaran pada belanja vaksinasi baru mencapai 8,74 persen.
Karenanya, Rizal bersama Kapolda NTB mendesak pemerintah daerah untuk melakukan penyerapan anggaran secara cepat dan tepat sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
"Coba kita lihat contoh di Kabupaten Lombok Timur, penyerapannya di sana sudah mencapai 85 persen. Imbasnya ke penanganan COVID-19 yang lebih baik, karena semua nakes di sana (dana insentif) dikasih, lancar jadinya," ujar dia.
Pada pengelolaan anggaran ini, TNI-Polri memiliki peran aktif dalam pemantauan dan pengawasan. Dalam hal ini Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal juga berharap adanya turut serta pengawalan dari masyarakat.
"Karena dengan semakin masif-nya anggaran itu terserap, maka ekonomi kita bisa produktif, pertumbuhan ekonomi jadi bagus," ujar Iqbal.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan tertanggal 13 Agustus 2021, realisasi penyerapan anggaran nasional baru mencapai 43 persen atau setara dengan nilai Rp320,35 triliun dari total Rp744,77 triliun.
Pewarta : Dhimas Budi Pratama
Editor:
Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2026
