Badung arahkan dana desa jaring pengamanan sosial dan PEN

Badung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk program-program terkait dengan jaring pengamanan sosial Desa Aman COVID-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Program dalam upaya pemulihan ekonomi nasional itu mencakup sektor strategis nasional, antara lain komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting dan bencana. "Untuk tahun 2022 dari 46 desa di Badung, pagu Dana Desa yang diterima sebesar Rp47.501.659.000. Ini khusus dari Dana Desa yang permendesnya adalah Permendes Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa," ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta saat menerima kunjungan kerja rombongan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Mangupura, Senin.

Ia mengatakan prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2022 yang pertama untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGDs) Desa di mana UU Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan desa meningkatkan kesejahteraan desa dan kualitas kehidupan manusia.

Pembangunan desa juga dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan, sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dana Desa juga diprioritaskan untuk mewujudkan delapan tipologi desa yaitu desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya.

Bupati Giri Prasta menjelaskan prioritas penggunaan Dana Desa selanjutnya untuk pemulihan ekonomi nasional melalui BLT Dana Desa, ketahanan pangan, dan penanganan COVID-19. "Sedangkan yang terakhir penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan desa, penanggulangan kemiskinan, pembentukan dan peningkatan Bumdes, pembangunan dan pengembangan ekonomi produktif," ungkap dia.

Dia mengatakan upaya penanganan pandemi COVID-19 yang terkait dengan BLT dikeluarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah dilaksanakan dengan baik. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Badung memberikan bantuan kepada masyarakat di luar dari program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai yang dilaksanakan Kemensos.

"Bahkan untuk BLT ini di luar daripada tanggungan pemerintah pusat, kami di Badung juga melaksanakan refocusing dan realokasi anggaran sehingga di luar bantuan pusat ini, Badung juga memberikan bantuan kepada masyarakat," ujar Bupati Giri Prasta.

Baca juga: Dugaan penyelewengan dana desa, Kades Gemel dilaporkan ke kejaksaan
Baca juga: BPK cek penyaluran BLT Dana Desa di Lombok Tengah

Wakil Ketua III DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan kondisi perekonomian Badung saat ini sudah mulai berangsur pulih dari dampak pandemi, sedangkan kondisi pandemi semakin landai dan terkontrol.

"KTT G20 juga akan dilaksanakan di Badung setelah hampir dua tahun kemarin Badung ini betul-betul terpuruk. Sekarang semakin hari semakin baik dan harapan ke depannya Badung tetap menjadi yang terdepan dari sisi pendapatan negara penyumbang dari sektor pariwisata," kata dia.