Praya, NTB (ANTARA) - Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun melakukan pengawasan penyaluran program bantuan langsung tunai (BLT) dana desa (DD) kepada masyarakat kurang mampu di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
"Mulai pekan ini mereka (red-BPK) akan turun ke beberapa desa untuk mengecek penyaluran BLT DD, tepat sasaran atau tidak," kata Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri usai menerima kunjungan tim BPK di kantornya di Praya, Senin.
Sesuai aturan sekitar 40 persen DD itu digunakan untuk program BLT dengan sasaran masyarakat miskin atau sesuatu ketentuan, sehingga BPK turun untuk melihat langsung persoalan penyaluran program tersebut di desa atau kepada masyarakat. "Pengawasan ini dilaksanakan sampai dengan tanggal 15 September 2022," katanya.
Dengan adanya bantuan tersebut, pemerintah daerah berharap dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat kurang mampu, sehingga penyaluran harus tepat sasaran. Selain itu, ia juga berharap kepada masyarakat yang diberikan bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik, terlebih di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Baca juga: Realisasi dana desa di NTB semester I-2022 mencapai Rp672,48 miliar
Baca juga: Kasus dugaan korupsi dana Desa Puyung Lombok Tengah sebesar Rp600 juta dinyatakan lengkap
"Kita imbau warga menggunakan bantuan itu dengan baik," katanya.
Dalam pengawasan BLT DD tersebut, Tim BPK akan didampingi oleh dinas terkait dan Inspektorat, sehingga memudahkan dalam proses pengawasan penyaluran BLT DD di Lombok Tengah. "Hari ini kita juga akan ada rapat koordinasi untuk persiapan pengawasan BLT DD tersebut," katanya.
BPK cek penyaluran BLT Dana Desa di Lombok Tengah
Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, H Lalu Pathul Bahri (ANTARA/HO)
